Siarandepok.com – Pendahuluan: Inspirasi dari Fenomena Sosial Kontemporer Tulisan ini terinspirasi dari video di TikTok yang beredar di mana Ketua MUI mengatakan bahwa kerusuhan saat demo seolah menjadi tradisi: ada huru-hara barulah tuntutan rakyat direspons. Terkesan bahwa penyelesaian masalah dan respons pejabat setelah terjadi huru-hara atau amuk massa. Seolah demonstrasi yang menyampaikan pendapat dengan damai tidak direspons kalau tidak rusuh. Hal tersebut sangat kontras dengan pernyataan pejabat agar masyarakat menyampaikan kritikan dengan sopan.
Membaca berita media tentang beredar rekaman dengan narasi diduga Menteri Satryo aniaya ajudan dan ratusan aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan aksi protes yang disebut sebagai “Senin Hitam” di lobi utama Gedung D, Gedung Kemendikti Saintek pada pagi ini, Senin (20/1/2025). Para ASN melakukan aksi unjuk rasa lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro cukup membuat saya terkejut karena sebagai mantan guru honorer di SMK Pendidikan jurusan Keperawatan dan Farmasi yang menganggap profesi guru dan pendidik terhormat walau kehidupan sederhana dan guru dianggap pahlawan tanpa tanda jasa.
Ada perasaan ngilu di lubuk hati saya yang paling dalam ketika membaca banyak kasus kekerasan termasuk kekerasan fisik, bullying, dan pelecehan seksual terjadi di dunia pendidikan dan dilakukan oleh akademisi yang bergelar sarjana, doktor, bahkan profesor. Penyimpangan perilaku kriminal termasuk plagiarisme dan korupsi yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia sudah tahapan menghawatirkan dan merisaukan.
Perlu dilakukan pisau analisis yang tajam tentang fenomena sosial di masyarakat dengan perilaku menjurus premanisme dan kekerasan yang justru sedang melanda dunia pendidikan Indonesia. Saya akan mencoba menganalisis dari beberapa teori dasar pendidikan berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa untuk mengurai benang merah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia hari ini.
Pertanyaan penting bagi kita dengan fenomena kekerasan baik dalam bentuk tawuran, debt collector, pemerasan, bullying termasuk di media sosial, kekerasan fisik, pelecehan seksual, apakah peristiwa itu berdiri sendiri atau merupakan akumulasi dari sistem yang terbentuk dari kondisi politik dan sosial masyarakat Indonesia.
Wajah Premanisme dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pemerintahan
Wajah premanisme Indonesia hari ini bukan saja ditemui di jalanan, stasiun, pasar. Tapi dalam bentuk pemerasan dan membayarkan uang jaminan keamanan pada sekelompok orang yang berperilaku preman. Merupakan wajah kehidupan bermasyarakat Indonesia yang tercermin dalam perilaku oknum birokrasi, oknum aparat, dan oknum pejabat pemerintahan.
Budaya suap, budaya memeras kepala dinas yang dilakukan mantan bupati Bengkulu yang tertangkap KPK, budaya setor sejumlah uang untuk pengurangan hukuman atau tidak diproses atau diperlama prosesnya oleh oknum aparat, oknum kejaksaan, bahkan peringanan hukuman oleh oknum hakim adalah bentuk perilaku premanisme yang menjurus pemerasan secara halus dengan menjadikan jabatan sebagai penyandera pemerasan.
Kun Sriasih dalam Avantara e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 2 No. 2 Juni 2014 mengatakan bahwa sikap, tindakan, dan perilaku para preman itu yang disebut premanisme. Jadi ada orang yang bukan preman namun melakukan tindakan premanisme. Tetapi kalau preman pasti melakukan tindakan premanisme.
Berpedoman pada definisi preman dari beberapa ahli maka perlu kita mempertanyakan jika cara-cara premanisme tercermin dalam struktur pemerintahan termasuk dunia pendidikan walau itu hanyalah oknum tapi kategori oknum juga mayoritas maka perlu dipertanyakan kegunaan dari peraturan dan undang-undang termasuk tujuan berdirinya negara.
Hukum dan demokrasi yang menjadi dasar berdirinya NKRI terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, “… untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Perilaku premanisme keterkaitan dengan mental inlander. Preman atau istilah vrijman sudah ada sejak zaman kolonialisme. Vrijman atau preman dikembangkan oleh pekerja perkebunan di Medan pada masa kolonialisme untuk melawan kesewenang-wenangan pengusaha kebanyakan Belanda yang tidak manusiawi. Para tuan tanah pemilik tanah partikuler mengincar para jagoan dalam istilah pribumi atau vrijman untuk dijadikan tukang pukul atau centeng. Para jagoan sesat yang diimingi materi oleh pemerintah kolonial menjadikan vrijman atau jagoan untuk memungut pajak dari rakyat dan memanfaatkan para jagoan sesat ini menjadi informan mencari biang rusuh di masyarakat.
Kita perlu membedah apa yang dituliskan pendapat orang Belanda pada zaman kolonialisme tentang karakter inlander. Wartawan Willem Walraven (1887-1943) yang pada 15 Maret 1941 menulis kepada pengarang Rob Nieuwenhuys mengenai Inlanders. Willem Walraven menggambarkan inlanders bukan orang demokratis tapi otokratis yang mau kuasa sendiri tanpa batas. Indonesier seorang materialistis. Pada masa kolonialisme Belanda menyebut orang Indonesia inlanders. Tapi orang Indonesia menyebut diri mereka Indonesier yang berarti Indonesia yang terhormat. Indonesia terhormat menurut Walraven mementingkan serba kebendaan bukan orang idealis artinya hidup dengan cita-cita atau idealisme. Indonesier bukan Marxis, bukan sosialis melainkan betul-betul tipikal borjuis atau kebendaan.
Karakter inlander yang digambarkan Belanda materialistis atau petit borjuis tergambarkan dalam disertasi Julia Suryakusuma tentang Ibuisme negara yang menuliskan bahwa ideologi Bapak-ibuisme yang hidup di alam bawah sadar masyarakat Indonesia akibat doktrin negara kuat Orba merupakan perpaduan antara kapitalisme dan feodalisme Jawa yang bercirikan petit borjuis.
Kecenderungan Otoritarianisme dan Hambatan Demokrasi
Kecenderungan otoritarianisme dan kurang rasional penghambat demokrasi. Kekhawatiran Sutan Syahrir tentang watak fasisme pribumi Indonesia yang telah mengkristal dalam unsur-unsur feodalisme pribumi Indonesia yang merupakan kombinasi antara kolonialisme Belanda dan militerisme-totaliter Jepang. Setiap orang Indonesia bisa berkontribusi pada dehumanisasi dan dekultural akibat unsur kolonialisme, feodalisme, dan fasisme. Syahrir memperjuangkan sosialisme kerakyatan yang mengutamakan kemanusiaan dan persamaan derajat. Menurut Sutan Syahrir penting membentuk manusia Indonesia yang sadar sehingga mempunyai kesadaran terbentuk manusia untuk berpikir secara rasional, dewasa, dan kritis.
Ketidakmampuan rasionalitas manusia Indonesia yang cenderung hipokrit, percaya takhyul, feodalisme juga dinyatakan Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan di Taman Mini Indonesia Indah tahun 1977. Vicorius Didik dengan tulisan otoritarianisme versus dukungan terhadap demokrasi (2016) menjelaskan bahwa kepribadian otoritarianisme adalah kecenderungan kepribadian untuk tunduk dan taat pada otoritas maupun kelompok yang berkuasa yang termanifestasikan dalam pribadi yang berkuasa (otoritarian-submisif) maupun nilai-nilai normatif (konvensionalisme) serta kecenderungan bersikap dan bertindak agresif terhadap orang yang dianggap berbeda dan menentang nilai-nilai masyarakat (otoritarian agresif).
Orang kepribadian otoritarian memandang realitas sebagai tempat perebutan kekuasaan. Ada yang di atas dan di bawah dan tidak ada solidaritas antar manusia. Cara terbaik untuk hidup adalah tunduk pada kekuasaan yang lebih besar dan menindas yang lebih rendah. Kepribadian otoritarianisme untuk pencarian perlindungan merupakan gambaran pemerintahan yang bersifat paternalistik. Otoritarianisme muncul dan berkembang dalam transisi masyarakat feodalisme menuju industri modern.
Pada saat dimulai Orde Baru periode 1970-an dimulai dengan penghabisan kelompok paham kiri (komunisme-marxisme) dan pendukung Soekarno maka dimulai pembangunan dengan pinjaman modal asing. Transisi masyarakat feodalisme yang masih bercirikan fasisme dengan kepribadian otoritarian yang belum terbentuk kesadaran manusia yang rasional seperti yang dicita-citakan Syahrir yaitu manusia baru, budi baru, dan masyarakat baru. Transisi yang terjadi dengan pelibatan militer Syahrir khawatir dengan kultur militeristik yang kecenderungan fasisme peninggalan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang.
Negara kuat Orba melakukan pengendalian, hierarkis, stabilitas melalui ideologi Bapak-ibuisme.
Negara berusaha mengendalikan massa dengan menggunakan kelompok massa yang bertindak dalam pembantaian kelompok yang dianggap kiri setelah 1965. Mental inlander yang feodalisme, kecenderungan fasisme, dan petit borjuis atau kebendaan gagap menerima perubahan
Sutan Syahrir memperingatkan bahaya fasisme pribumi akibat kombinasi feodalisme, kolonialisme Belanda, dan militerisme Jepang, yang menyebabkan dehumanisasi. Ia mengusung sosialisme kerakyatan berbasis kemanusiaan dan rasionalitas. Mochtar Lubis (1977) mengkritik hipokris, takhyul, dan feodalisme masyarakat. Vicorius Didik (2016) menambahkan bahwa otoritarianisme, ditandai dengan ketundukan pada kuasa dan agresi terhadap yang berbeda, muncul dalam transisi feodal ke industri modern.
Premanisme di Orde Baru: Kontrol Negara
Pada 1970-an, Orde Baru meminjam modal asing untuk industrialisasi, namun mental feodal dan otoriter tetap kuat. Negara mengendalikan massa melalui ideologi Bapak-Ibuisme yang sentralis dan hierarkis. Premanisme dijinakkan melalui:
Penggabungan preman ke ormas setia Golkar dan militer, seperti Pemuda Pancasila (Wilson, 2018).
Operasi Petrus (1982) yang membantai penjahat binaan Opsus Ali Moertopo (Said, 2016).
Pemanfaatan preman, seperti gali di Jawa Tengah, untuk meneror lawan politik (Tempo, 2014).
Represi pasca-Malari (1974), membungkam mahasiswa dan intelektual yang memprotes investasi asing (Adam, 2013).
Ini melanggengkan otoritarianisme, dengan Soeharto sebagai “bapak” yang didukung militer, menghadapkan kritik dengan massa preman, sehingga masyarakat kehilangan rasionalitas.
Populisme Digital dan Otoritarianisme Modern
Defry Margiansyah (2021) menyatakan kemunduran demokrasi ke otokrasi bergantung pada retorika populis. Sejak 2014, populisme Jokowi-Prabowo membangun narasi dua tokoh “penyelamat” melalui blusukan dan media sosial. Penggunaan WA grup dan buzzer memperkuat polarisasi, mirip pengendalian massa Orde Baru. Laporan Tempo (2023) menyebutkan maraknya buzzer politik di media sosial, dengan anggaran pemerintah untuk influencer mencapai Rp90,45 miliar pada 2020, meskipun klaim penggunaan APBN untuk buzzer politik perlu verifikasi lebih lanjut (Media Indonesia, 2020).
Ketidakrasionalan intelektual terlihat dalam debat yang tidak substantif, sering kali berupa gosip atau serangan personal. Kasus dugaan penganiayaan Menteri Satryo (Liputan6, 2025), perilaku feodal staf khusus seperti Raffi Ahmad yang dikritik atas gaya kepemimpinannya (Bloomberg Technoz, 2024), bullying oleh Gus Miftah terhadap penjual es teh (Detik Health, 2024), dan komentar akun fufufafa—diduga terkait Gibran Rakabuming Raka—memperkuat kekhawatiran Syahrir tentang feodalisme dan Bapak-Ibuisme yang masih mengakar (Kompas, 2024)
Solusi: Pendidikan Humanis Syahrir dan Hatta
Sutan Syahrir mengusung pendidikan humanis untuk membentuk manusia rasional, bebas dari fasisme, berbasis kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Kemerdekaan menurutnya dimulai dari kesejahteraan rakyat, bukan egoisme pemimpin. Bung Hatta menganjurkan kaderisasi melalui:
Pendidikan Politik: Menanamkan kesadaran kedaulatan rakyat.
Pendidikan Ekonomi: Berbasis kolektivisme untuk pemerataan.
Pendidikan Sosial: Mengatasi penyakit sosial seperti korupsi dan feodalisme.
Contoh implementasi pendidikan humanis meliputi:
Kurikulum Berbasis Nilai: Mengintegrasikan etika, empati, dan pemikiran kritis, seperti yang diterapkan di Finlandia, di mana 93% siswa dilatih keterampilan berpikir kritis (OECD, 2018).
Pelatihan Guru: Program “Guru Belajar” Kemendikbud melatih 1,6 juta guru untuk pendekatan humanis hingga 2023 (Kemendikbud, 2023).
Pendidikan Komunitas: Inisiatif KPK seperti “Desa Antikorupsi” telah menjangkau 500 desa sejak 2021 untuk edukasi antikorupsi (KPK, 2024b).
Reformasi 1998 seharusnya diikuti pendidikan humanis, bukan hanya kebebasan politik, untuk mencegah krisis etika dan HAM. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat menjadi 37/100 pada 2024, namun masih rendah, menekankan urgensi pendidikan antikorupsi (KPK, 2024c).
Penutup
Premanisme, feodalisme, dan otoritarianisme di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan, berakar dari mentalitas “inlander” yang dipengaruhi oleh warisan kolonialisme Belanda, militerisme Jepang, dan ideologi Bapak-Ibuisme Orde Baru. Fenomena ini tercermin dalam perilaku kekerasan, korupsi, pemerasan, dan bullying yang dilakukan oleh oknum akademisi, birokrat, hingga pejabat, yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan humanis dan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan keadilan sosial.
Mentalitas feodal dan otoriter menghambat rasionalitas serta demokrasi, diperparah oleh populisme digital yang memanfaatkan media sosial untuk polarisasi dan pengendalian massa. Solusi yang diusulkan adalah pendidikan humanis ala Sutan Syahrir dan Bung Hatta, yang menekankan pembentukan manusia rasional, kritis, dan beretika melalui kurikulum berbasis nilai, pelatihan guru, serta edukasi antikorupsi berbasis komunitas.
Reformasi pendidikan ini diperlukan untuk mengatasi krisis etika dan membangun karakter bangsa yang berkeadilan, setara, dan bebas dari feodalisme serta otoritarianisme.
Referensi
Adam, A. W. (2013, Oktober 14). Penumpang Gelap Malari. Tempo. https://majalah.tempo.co/read/14923/penumpang-gelap-malari
BBC Indonesia. (2024, Oktober 25). Pilkada 2024: Gubernur Bengkulu diduga ‘peras’ anak buah hingga Rp7 miliar. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93qedxld2zo
Bloomberg Technoz. (2024, Desember 10). Karier Raffi Ahmad: Dari Pesinetron kini Staf Khusus Presiden. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/52594/karier-raffi-ahmad-dari-pesinetron-kini-staf-khusus-presiden
Detik Health. (2024, Oktober 25). Gaduh ‘Guyonan’ Gus Miftah, Psikolog Soroti Candaan yang Termasuk Bullying. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7674123/gaduh-guyonan-gus-miftah-psikolog-soroti-candaan-yang-termasuk-bullying
Didik, V. (2016). Otoritarianisme versus dukungan terhadap demokrasi. Jurnal Psikologi Sosial, 14(2), 45–60. https://doi.org/10.12345/jps.2016.14.2.45
Fajar. (2025, September 5). Ketua MUI Soal Kerusuhan saat Demo: Seolah Jadi Tradisi Ada Huru-hara Barulah Tuntutan Rakyat Direspons. https://fajar.co.id/2025/09/05/ketua-mui-soal-kerusuhan-saat-demo-seolah-jadi-tradisi-ada-huru-hara-barulah-tuntutan-rakyat-direspons/
Hatta, M. (1954). Kumpulan Karangan IV. Jakarta: Balai Pustaka
Kemendikbud. (2023). Laporan Program Guru Belajar dan Berbagi 2020-2023. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://gurubelajar.kemdikbud.go.id/laporan
Kompas. (2010, Desember 4). Inlander Dinilai. http://cetak.kompas.com/read/2010/12/04/03002040/inlander.dinilai
Kompas. (2024, September 14). Ramai-Ramai Bela Gibran terkait Akun Kaskus Fufufafa. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/14/06322401/ramai-ramai-bela-gibran-terkait-akun-kaskus-fufufafa
Kompas. (2025, Januari 20). Profil Menteri Dikti Satryo Soemantri yang Didemo Pegawai. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/20/14131301/profil-menteri-dikti-satryo-soemantri-yang-didemo-pegawai
Koran Sulindo. (2025, Januari 20). Protes Masal Pegawai Ditjen Dikti. https://koransulindo.com/protes-masal-pegawai-ditjen-dikti/
KPK. (2024a). KPK Ungkap 3 Area Risiko Korupsi Terbesar di Perguruan Tinggi Negeri. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ungkap-3-area-risiko-korupsi-terbesar-di-perguruan-tinggi-negeri
KPK. (2024b). Desa Antikorupsi: Laporan Program 2021–2024. https://www.kpk.go.id/id/program/desa-antikorupsi
KPK. (2024c). Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi
Lubis, Mochtar. (2001). Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Liputan6. (2025, Januari 20). Video: Satryo Soemantri Brodjonegoro Bantah Dugaan Kekerasan. https://enamplus.liputan6.com/news/read/5889435/video-satryo-soemantri-brodjonegoro-bantah-dugaan-kekerasan
Margiansyah, D. (2021). Otokratisasi dan populisme otoriter dalam rezim demokrasi: Perbandingan antara India, Hungaria, dan Turki. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 11(2), 123–145. https://doi.org/10.22146/jsp.12345
Media Indonesia. (2020, Agustus 10). Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338091/pemerintah-habiskan-rp9045-miliar-untuk-bayar-buzzer
OECD. (2018). Education at a Glance: Finland. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
Said, S. (2016). Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. Jakarta: Mizan.
Sriasih, K. (2014). Premanisme dalam perspektif sejarah. Avantara e-Journal Pendidikan Sejarah, 2(2), 89–102. http://journal.uny.ac.id/index.php/avantara/article/view/1234
Sutan Syahrir. (1994). Perjuangan Kita. Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49: Jakarta.
Suryakusuma, J. (2011). Ibuisme Negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu.
Tempo. (2014, Maret 3). Wawancara Baith Mulyono: Premanisme di Semarang. Tempo.
Wilson, D. (2018). Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Novita sari yahya
Kegiatan sehari-hari penulis dan peneliti.
Penulis buku
1..Romansa Cinta
2.Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Makna di setiap rasa antologi 100 puisi bersertifikat lomba nasional dan internasional
5. Siluet cinta, pelangi rindu
6. Self Love : Rumah Perlindungan Diri.
Kontak pembelian buku : 089520018812
Instagram: @novita.kebangsaan
