SiaranDepok – Alih – alih bikin program transportasi unggulan ‘Layanan transportasi publik Buy The Service’, BisKita TransDepok inisiasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok dinilai masyarakat hanya menambah daftar panjang penyebab kemacetan yang ada, khususnya di jalur jalan pusat Kota Depok.
Suryadi Bhoges warga Kecamatan Beji menyebut, bahwa kehadiran BisKita Trans Depok yang diharapkan mampu mengurai benang kusut masalah transportasi publik dan kemacetan di Kota Depok, hanya menambah persoalan kemacetan karena Dishub Depok tetap mengaktifkan Angkot yang lama.
“Saat Dishub Depok menerapkan program sistem transportasi baru, idealnya sistem yang lama itu dihapuskan dahulu. Jangan sampai ada tumpang tindih angkutan di jalur yang sama, kan sudah tahu jalur jalannya kecil, ya jadi menambah masalah kemacetan saja dong”, ucap Bhoges, Rabu 22/1/2025.
“Sistem Bus raya terpadu semacam Biskita Trans Depok sebenarnya bukanlah hal baru. Kota-kota lain di Indonesia sudah banyak yang memilikinya. Sebut saja Jogja dengan Trans Jogja, Solo dengan Batik Solo Trans, hingga Trans Semanggi Surabaya. Malah, bisa dibilang Kota Depok ini cukup terlambat mengeksekusi transportasi umum semacam ini”, terangnya.
“Cuma yang diterapkan di beberapa kota itu, hal pertama yang mereka lakukan pastinya merapihkan jalur jalannya dulu, terus program angkutan lamanya diperbaharui, nah Dishub Depok kan ngga”, lanjutnya.
Menyoroti tiga isu krusial bidang transportasi di Kota Depok yaitu : keterbatasan jalan, keterbatasan transportasi publik, dan keterbatasan transportasi publik terintegrasi, Bhoges meminta kepada Walikota Depok terpilih untuk mengevaluasi jajaran Dishub Depok yang dinilainya tidak kreatif dalam bertugas karena telah menyebabkan permasalah baru di sektor kemacetan.
“Dengan adanya keterbatasan jalan, transportasi publik, serta keterbatasan transportasi yang terintegrasi, harusnya jajaran Dishub Depok bisa membuat program yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan, bukan malah menyebabkan permasalahan baru. Kan jajaran pimpinan Dishub ditunjuk bukan asal-asalan, jadi harus bisa menggunakan kualitasnya untuk melayani masyarakat Depok”, ungkapnya.
“Kami meminta kepada Walikota Depok yang baru, Pak Supian Suri di masa 100 hari kerja pertamanya untuk segera mengevaluasi jajaran para petinggi Dishub, serta mengaudit anggaran program lama untuk bisa dibuat transparan kepada publik agar tujuan dari perubahan itu benar – benar nyata adanya, bukan hanya sekedar jargon saja”, tegas Bhoges.
Berkaca pada kejadian Dinas Damkar Depok, Bhoges berharap, agar kinerja Pemkot Depok kedepan lebih mengutamakan inisiasi kebutuhan masyarakatnya bukan malah mengadvokasi sistem kerja yang lama yang berdasar pada ABS (Asal Bos Senang).
“Dishub tidak boleh mengikuti jejak Dinas Damkar, yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat seharusnya. Untuk itu kita berharap agar pada kinerja awal Walikota Depok yang baru bisa benar – benar fokus kepada pelayanan masyarakat, dengan membentuk tim pengawas khusus yang ditempatkan di semua Dinas, agar program unggulannya bisa terealisasi dengan nyata”, ungkapnya.
“Kedepan Pemkot Depok juga harus mengutamakan membuka jalur komunikasi dengan para pelaku tranportasi, terutama dengan para sopir Angkot agar mereka tidak menjadi korban dalam setiap kebijakan yang dilakukan jajarannya”, imbuhnya.
“Biskita, angkutan ber-AC Wuling, serta Bus Sekolah merupakan program kerja yang tidak relevan menurut kami, karena sampai saat ini ketidakjelasan realisasi semua program tersebut hanya menjadi beban anggaran yang menyebabkan pemborosan pengeluaran. Untuk itu, mari sama – sama kita awasi kinerja Pemkot Depok agar tujuan kesejahteraan masyarakat bisa benar – benar terwujudkan di masa depan”, tandasnya.(Arifin)
