siarandepok.com – Mengetahui wilayahmu ditetapkan sebagai lokus stunting bukanlah kabar yang mengembirakan tentunya. Berbagai macam rasa mungkin saja berkecamuk di dalam dada dan pikiranmu. Apa yang terjadi dengan wilayahku? Bagaimana nasib anak-anak sebagai generasi masa depan. Apakah mereka akan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu saja akan menari-nari di dalam benakmu. Namun stunting bukan sekedar untuk dipikirkan, apalagi hanya dirasakan, tanpa melakukan tindakan yang nyata.
Kabar ditetapkannya Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sebagai lokus stunting tentu bukan kabar yang menggembirakan. Informasi ini tentu membuat seluruh aparatur pemerintah, mulai dari Pemerintah Kecamatan Kemang, Balai Penyuluhan KB Kemang, Puskesmas di wilayah Kemang, Pemerintah Desa Pabuaran harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Stunting bukanlah persoalan sepele, karena jika dibiarkan bisa mengancam masa depan anak-anak di desa tersebut.
Pihak yang tidak boleh kalah dalam bertindak cepat adalah kader-kader yang ada di Desa Pabuaran. Mereka adalah lini terdepan dalam pencegahan dan pendampingan pada keluarga jika ada kasus stunting. Di tangan kaderlah penangan awal stunting dilakukan, sebelum kemudian mendapat rujukan ke fasilitas kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tindakan cepat inilah yang dilakukan oleh kader Desa Pabuaran ketika wilayah mereka ditetapkan sebagai lokus stunting. Mereka tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan yang telah dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor sebagai dinas teknis daerah yang membidangi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) yang di tingkat nasional dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
BKKBN, sebagaimana yang kita ketahui telah ditetapkan sebagai Ketua Harian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Prof. Dr. Ma’ruf Amin. BKKBN ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai leading sector dalam penanganan stunting. Melalui mekanisme kerja yang bersifat konvergensi, BKKBN diberikan Amanah untuk membangun kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan Indonesia zero stunting atau setidaknya menurunkan kasus stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dari yang masih di angka 19% pada tahun 2022.
Mekanisme kerja konvergensi ini menjadi panduan dalam menjalankan program Percepatan Penurunan Stunting, mulai dari tingkat nasional hingga desa, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Pabuaran. Begitu ditetapkan sebagai lokus stunting, Pemerintah Desa Pabuaran beserta segenap Kader TPK langsung bergerak cepat. Mereka bergerak dibawah koordinasi Erlita Intanti, Ketua TPPS Desa Pabuaran.
Erlita, bersama pemerintah desa, PKK, Kader TPK, PPKBD dan Sub PPKBD, Kader Posyandu, serta Bidan Desa, melakukan berbagai langkah untuk penanganan stunting. Setelah menerima data Balita yang diindikasikan stunting berdasarkan Bulan Penimbangan Balita, mereka langsung melakukan penanganan awal dengan memberikan edukasi dan makanan tambahan kepada keluarga sasaran.
Setelah mendapatkan penanganan awal, langkah berikutnya yang dilakukan TPK Desa Pabuaran adalah memverifikasi ulang data balita yang diduga stunting. Tindakan ini dilakukan agar penanganan bisa dilakukan secara fokus dan terukur. Menurutnya, data yang benar akan mempermudah mereka dalam melakukan penanganan. Selain itu, juga untuk mengatasi berkembangnya rumor yang kontraproduktif di tengah masyarakat. Siapa sih yang ingin anaknya disebut stunting? Demikian kata Erlita.
Sebagai kader TPK Erlita kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Instansi pertama yang dia advokasi tentu saja pemerintah Desa Pabuaran. Kemudian bidan desa dan Puskesmas, Balai Penyuluhan KB, dan tentunya Pemerintah Kecamatan Kemang. Menurutnya, sejauh ini tidak ada halangan yang dia temui dalam penanganan stunting di wilayahnya. Bahkan sebaliknya dia merasa didukung oleh semua pihak agar stunting di desanya bisa diatasi segera.
Koordinasi dengan pemerintah Desa Pabuaran tentu saja sangat lancar dan selalu mendukung langkah-langkah yang diambil Erlita. Hal ini tidak lepas karena Kepala Desa adalah ibunya sendiri, sementara Sekdesnya adalah suaminya. Namun, bukan semata-mata karena hubungan keluarga yang membuat Erlita bisa melangkah cepat dalam mengatasi stunting, sebab selama beberapa tahun dia pernah bekerja sebagai PLKB Non PNS di lingkungan BKKBN. Dengan demikian, dia sudah sangat menguasai kondisi di lapangan dan bisa dengan cepat melakukan advokasi pada instansi terkait.
Erlita dengan cepat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Kecamatan Kemang, Bidan Desa dan Puskesmas, serta Balai Penyuluhan KB, untuk mendapatkan arahan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan guna mengatasi stunting di desanya. Semua masukan dan usulan dia catat, untuk kemudian diimplementasikan. Setelah melakukan berbagai penanganan, kasus stunting di Desa Pabuaran sudah mengalami penurunan. Dari sebelumnya berjumlah 66 balita yang terindikasi stunting, sekarang tinggal 43 orang. Ke depan dia berharap, balita-balita yang masih terindikasi stunting ini dapat pulih kembali.
Beberapa langkah yang akan dia lakukan selain memvalidasi data di lapangan secara berkala adalah, melakukan pemantauan tumbuh kembang setiap balita yang ada di wilayahnya, memberikan makan tambahan dan asupan gizi yang cukup pada balita, meningkatkan peran kader TPK dan Posyandu dalam memantau ibu hamil dan balita, serta mencatat dan melaporkan setiap kasus kepada instansi terkait. Erlita sangat berharap dukungan semua pihak, terutama Pemerintah Kecamatan Kemang, fasilitas kesehatan di wilayah Kemang, dan Balai Penyuluhan KB Kemang untuk bersama-sama dan bersinergi guna mewujudkan Desa Pabuaran zero stunting.
Semangat Erlita dalam mewujudkan desanya agar bebas stunting menjadi contoh bagi seluruh Kader TPK di Indonesia. Semangat untuk mewujudkan Indonesia zero stunting harus menggelora di jiwa seluruh Kader TPK. Masa depan Indonesia yang bebas stunting akan berkontribusi dalam mendorong terwujudnya SDM yang unggul dan berkualitas. Ayo Kader TPK, mari bersama-sama wujudkan Indonesia ZERO STUNTING.
Penulis: Khairunnas (Penyuluh KB Kabupaten Bogor)
