Mohammad Idris Dorong UUD 1945 Pasal 34 Jadi UU

- Reporter

Kamis, 12 Oktober 2017 - 20:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com– “Jadi kami juga mendorong kepada pemerintah pusat melalui teman-teman yang ada di DPR RI untuk menurunkan menerjemahkan UUD 1945 pasal 34 ini menjadi Undang-Undang, ujar Wali Kota Depok Dr. KH. Mohammad Idris saat Gema Muharram 1439, Kamis (12/10/2017)

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar Peringatan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Acara yang bertema Gema Muharram Depok Berbagi dengan Anak Yatim ini ditandai dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Sebanyak 1439 anak yatim prasejahtera dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan se-Kota Depok pun mendapat santunan dari Pemkot Depok.

Orang nomor satu di Kota Depok ini menyayangkan keterbatasan Negara Indonesia dalam mengayomi, memelihara, dan memberdayakan anak-anak yatim. Padahal, lanjutnya, itu amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini amanah dalam Undang-undang Dasar pasal 34 tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung dan dipelihara oleh Negara,” papar Mohammad Idris.

Doktor lulusan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, ini, mensinyalir keterbatasan dan kendala dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar selama ini karena belum diturunkan menjadi Undang-Undang, Undang – Undang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah, lalu tingkat Kabupaten atau Kota belum bisa buat Perda.

“Jika ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah kita bisa buat Peraturan Wali Kota untuk lebih leluasa memberdayakan anak-anak yatim,” terang pria kelahiran Jakarta, 25 Juli 1961, itu.

Untuk itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris terus mendorong pemerintah pusat melalui teman-teman yang ada di DPR RI untuk menurunkan menerjemahkan UUD 1945 pasal 34 ini agar menjadi Undang-Undang. Ia pun mencontohkan keberhasilan hadirnya UU Zakat dan PP-nya sehingga lahirlah BAZNAS menjadi organisasi legalitas perundangan bagi pemerintah daerah bersama kementrian agama.

“Kalau dulu ada yang sudah berhasil, yaitu Undang-undang Zakat dari yang sebelumnya tidak ada, diturunkan menjadi peraturan pemerintah munculah BAZNAS, makanya BAZNAS perlu kita gandeng dan menjadi mitra yang kuat,”pungkasnya.

<

Berita Terkait

Punya Jaringan Kuat, Alumni Muda Gontor Semakin Mantap Dukung Supian Suri
Alumni Muda Gontor Pastikan Hanya Dukung Supian Suri di Pilkada Depok 2024, Pintu Masih Terbuka Lebar
Viral, Punya Aset Puluhan Trilyun Ketum Muhammadiyah yang Sangat Sederhana, Naik Kereta dan Bawa Kardus
Gerakan Ayo Peduli Sesama Rayakan Idul Adha dengan Qurban 2 Sapi dan 5 Kambing
Guyubnya Warga RT 03 RW 04 Sukatani Tapos Gelar Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban
Meriahnya Sholat Idul Adha di Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago 1445 H
Akademi Dewan Da’wah Kota Depok Melaksanakan Kegiatan Memotong Hewan Kurban
Depok Berbenah: PKBM Primago Indonesia Depok Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Kesetaraan

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:18

Punya Jaringan Kuat, Alumni Muda Gontor Semakin Mantap Dukung Supian Suri

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:15

Alumni Muda Gontor Pastikan Hanya Dukung Supian Suri di Pilkada Depok 2024, Pintu Masih Terbuka Lebar

Rabu, 19 Juni 2024 - 12:51

Viral, Punya Aset Puluhan Trilyun Ketum Muhammadiyah yang Sangat Sederhana, Naik Kereta dan Bawa Kardus

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:39

Gerakan Ayo Peduli Sesama Rayakan Idul Adha dengan Qurban 2 Sapi dan 5 Kambing

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:02

Guyubnya Warga RT 03 RW 04 Sukatani Tapos Gelar Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban

Selasa, 18 Juni 2024 - 12:36

Akademi Dewan Da’wah Kota Depok Melaksanakan Kegiatan Memotong Hewan Kurban

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:36

Depok Berbenah: PKBM Primago Indonesia Depok Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Kesetaraan

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:34

PKBM Primago Indonesia Kota Depok Siap Implementasikan Kurikulum Merdeka Setelah Mengikuti Bimtek

Berita Terbaru