Siarandepok.Com- Kementerian Sosial terus melakukan Peluncuran e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) ke berbagai daerah sebagai tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mengentaskan kemiskinan.
“e-Warong hadir untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, yang tentunya juga turut untuk membantu pengentasan kemiskinan di tiap daerah” kata Mensos Khofifah Indar Parawansa, di Aula Teratai Lantai 1, Balai Kota Depok, Depok, Senin (9/1/2017).
Khofifah juga turut mensosialisasikan Kartu Keluarga Sejahtera yang fungsinya untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran program bantuan pangan dan mengambil uang tunai bagi penerima Program PKH, serta nantinya program bantuan sosial lainnya.
“Nantinya juga Kartu Keluarga Sejahtera ini dapat digunakan untuk bertransaksi di e-Warong atau di agen bank yang meliputi program bantuan bersubsidi, seperti pembayaran listrik bersubsidi, gas elpiji bersubsidi, pupuk bersubsidi, dan program subsidi lainnya,” ujar Khofifah.
Bertransaksi di e-Warong KUBE PKH, Mensos menjamin bahwa harga bahan pangan yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran.
“Bapak-ibu penerima manfaat jangan malu-malu untuk membandingkan harga di e-Warong dengan toko sebelah, jadi saya sarankan ‘Cek Toko Sebelah’ seperti judul film Indonesia yang sedang ramai saat ini,” ucap Khofifah disambut tawa para penerima manfaat yang hadir di balai kota Depok.
Pada akhir tahun 2016 lalu, terang Khofifah, jumlah penerima PKH bertambah 2,5 juta sehingga total menjadi 6 juta penerima PKH. Pada Desember 2016 sebanyak 1 juta penerima PKH menerima bantuan sosial (bansos) dalam format non tunai.
“Pada 2017 sebanyak 50 persen atau 3 dari 6 juta penerima PKH akan menerima bansos secara non tunai,” ujarnya.
Berbagai produk yang dijual di e-warong, terang Khofifah, adalah kebutuhan pangan, misalnya beras, gula, minyak goreng, telur. Di e-warong yang bisa belanja adalah pemilik kartu PKH non tunai.
Kartu PKH yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera dilengkapi fitur berupa wallet-wallet, seperti wallet PKH, rastra, LPG 3 kg, listrik, dan KIP. Kartu tidak hanya terintegrasi bantuan sosial namun juga bisa terintegrasi dengan subsidi dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota.
“Penggunaan kartu tidak hanya untuk menerima bantuan sosial namun juga bisa menerima subsidi dari pemerintah daerah. Di daerah lain subsidi listrik dan LPG 3 kg masuk ke dalam kartu PKH,” Tutup Khofifah. (R2)
