Siarandepok.com – DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat ekosistem toleransi hingga tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan yang mendorong keberagaman dan kebersamaan warga.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan toleransi menjadi modal penting bagi masyarakat Depok yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang beragam.
Hal itu disampaikannya usai menjadi pembicara dalam webinar Indeks Kota Toleran Setara Institute secara virtual di Ruang DeCOR lantai 5 Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (4/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wali Kota Banjarmasin Yamin HR, Wali Kota Singkawang Tjai Chui Mie, serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.
“Sejak awal visi kami Bersama Depok Maju meyakini bahwa kita enggak mungkin bisa hidup, punya cita-cita, dan mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama tanpa ada toleransi. Jadi kami sangat meyakini toleransi menjadi modal utama,” kata Supian.
Menurutnya, upaya membangun toleransi dimulai dari lingkungan internal pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada pejabat tanpa membedakan latar belakang.
Salah satu contohnya, Kecamatan Sukmajaya kini dipimpin oleh seorang camat yang berasal dari kelompok agama minoritas.
Kebijakan berikutnya dilakukan dengan memperkuat toleransi di tingkat RW. Pemkot Depok mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp300 juta untuk setiap RW, yang salah satu pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan wisata keberagaman.
“Di sanalah kita berharap dapat membangun toleransi. Pak RW mengundang seluruh masyarakat, mengajak untuk satu event acara dengan anggaran APBD, sehingga terbangun kebersamaan dan toleransi,” ujarnya.
Supian juga mencontohkan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Margonda Raya-Arief Rahman Hakim setiap pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.
Pada waktu tersebut, sebagian warga non-Muslim biasanya menjalankan ibadah di tempat ibadah. Keberadaan CFD mendorong masyarakat untuk saling berbagi ruang dan akses, yang dinilai menjadi salah satu contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Pemkot Depok juga terus bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Warga diberikan ruang untuk mengekspresikan budaya, suku, dan agamanya.
“Kami juga terus bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga memberikan masyarakat untuk mengapresiasikan budaya, suku, dan agamanya,” paparnya.
Supian menyebut berbagai upaya tersebut turut mendorong perbaikan posisi Depok dalam indeks toleransi. Kota Depok kini disebut telah keluar dari 10 besar daerah dengan skor toleransi terendah dan berada di peringkat 78.
“Kami yakin Kota Depok bisa akan menjadi contoh terhadap kota atau kabupaten yang lain, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang bisa kita lakukan terus-menerus,” pungkasnya.
