SIARANDEPOK.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama para pimpinan daerah se-Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas daerah guna memperkuat mutu serta akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Rakor yang berlangsung di Balai Kota Depok ini menyoroti sejumlah sektor vital, mulai dari kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan, hingga perlindungan ketenagakerjaan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa salah satu poin utama yang dibahas bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, adalah penanganan layanan kesehatan bagi warga yang belum terakomodasi pembiayaan BPJS Kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi bersama para kepala daerah berkomitmen memberikan garansi pembiayaan bagi masyarakat yang berada di luar skema jaminan tersebut.
Selain sektor kesehatan, pertemuan ini juga memprioritaskan pemberian jaminan sosial bagi kelompok pekerja rentan. Pemerintah daerah mendorong perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi profesi seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, hingga para petani guna mengantisipasi berbagai risiko kerja yang tak terduga.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur turut menjadi bahasan strategis dalam rakor tersebut. Setiap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat didorong untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 7 hingga 9 persen dari APBD, sekaligus memastikan kepatuhan pajak bagi usaha-usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Barat.
Pada bidang pendidikan, Pemkot Depok memperkuat sinergi dengan Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas para tenaga pendidik. Salah satu langkah konkretnya adalah penyelenggaraan pelatihan matematika bagi guru SD hingga SMA menggunakan metode Gasing yang digagas oleh Profesor Yohanes Surya.
Melalui rakor lintas sektor ini, koordinasi antarwilayah di Jawa Barat diharapkan terus solid demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin merata, responsif, serta berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
