SIARAN DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menjadi sorotan setelah munculnya gelombang narasi miring di media sosial.
Serangan tersebut dinilai muncul secara masif dan terstruktur menjelang agenda rotasi atau mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok yang berlangsung pada Kamis (15/1).
Ketua Gerakan Muda Perubahan (Gempar), Adam, mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika internal birokrasi dan kepentingan kelompok tertentu. Ia menyebut, ada indikasi pihak-pihak yang merasa terusik oleh agenda ‘penyegaran’ di tubuh Pemkot Depok.
“Ini bukan serangan biasa. Polanya sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Ada kepentingan yang terganggu, terutama dari kelompok yang sudah terlalu nyaman berada di posisi tertentu,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Salah satu isu yang kembali diangkat adalah polemik penyelenggaraan Misa Natal di Wisma SY.
Menurut Adam, narasi yang menyebut Wali Kota Depok bertindak sepihak tidak sesuai fakta. Keputusan tersebut, sambung dia, merupakan hasil musyawarah bersama berbagai pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta tokoh lintas agama dan wilayah.
Selain itu, persoalan dicabutnya status Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok juga menjadi sorotan. Pemkot Depok dituding tidak berpihak pada masyarakat kurang mampu.
Namun, Adam menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata keputusan sepihak. “Itu bukan kebijakan sepihak Wali Kota. Narasi yang berkembang seolah Pemkot Depok tidak peduli, padahal faktanya tidak demikian,” tuturnya.
Lebih jauh ia menyebut, derasnya informasi yang tidak terverifikasi berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Oleh karenanya, aktivis muda itu meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok untuk lebih aktif dalam memberikan klarifikasi dan meluruskan informasi yang dinilai keliru.
“Peran Diskominfo sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang, sehingga situasi tetap kondusif,” pungkasnya.
