Sidang Gugatan Undang-undang Kesehatan, MK Tolak Seluruh Gugatan Pemohon

- Reporter

Jumat, 1 Maret 2024 - 07:47

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis 29 Februari menggelar sidang putusan perkara No 130/PUU-XXI/2023 tentang pengujian formil Undang- Undang No 17/2023 tentang Kesehatan.

Dalam amar putusan MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. Menurut hakim apa yang diajukan pemohon bahwa pembuatan Undang-undang Nomor 17/2023 tidak melibatkan partisipasi stakeholder dunia kesehatan tidak terbukti. Dari 9 (sembilan) hakim MK 4 (empat) menyatakan dissenting opinion.

Indonesia (IDI) Adib Khumaidi menyatakan, menghormati keputusan MK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini adalah proses konstitusi yang kita ambil dalam suatu permasalahan terkait UU Kesehatan. Kami menghormati keputusan MK dan kami juga berterima kasih atas dukungan semuanya,” ujar Adib, Kamis (29/2/2024)

Lebih lanjut Adib menambah, sebagai warga negara kami akan melanjutkan proses pengajuan uji materi.

“Ini adalah sebagian upaya kami semua yang mewadahi seluruh anggota Sekber yang berkepentingan berkaitan dengan permasalahan kesehatan rakyat,” imbuhnya

Sebagaimana diketahui, gugatan dilayangkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Kelima penggugat bernaung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Organisasi Profesi Kesehatan.

Alasan permohonan, para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam petitum, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan UU Kesehatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

<

Berita Terkait

Seminar Online Primago 2024“Bagaimana Peran Orang Tua  Dalam Memondokkan Anaknya Di Pesantren
Bangun Potensi dan Karakter Santri, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago adakan Pembukaan Kegiatan Ekstrakurikuler
1 Windu Berkiprah, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago adakan Syukuran dan Seminar Online
Grand Syaikh Al-Azhar Apresiasi Pondok Pesantren Darunnajah Dalam Memperkuat Pendidikan Agama Islam di Indonesia
Ulama Besar, Grand Syaikh Al-Azhar Bakal Hadir di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
Madina Muharram Festival 1446 H, Ramah Keluarga, Beribu Manfaat
Alumni Muda Gontor Sambut Baik Sejumlah Pendukung Idris Balik Arah Jagokan Supian Suri
Aliansi BEM PTMA-I Zona 3 Minta Polisi Usut Tuntas Sejumlah Kasus Represifitas

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 11:10

Seminar Online Primago 2024“Bagaimana Peran Orang Tua  Dalam Memondokkan Anaknya Di Pesantren

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:29

Bangun Potensi dan Karakter Santri, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago adakan Pembukaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:16

1 Windu Berkiprah, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago adakan Syukuran dan Seminar Online

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:58

Grand Syaikh Al-Azhar Apresiasi Pondok Pesantren Darunnajah Dalam Memperkuat Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Kamis, 11 Juli 2024 - 13:01

Ulama Besar, Grand Syaikh Al-Azhar Bakal Hadir di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

Senin, 8 Juli 2024 - 18:30

Alumni Muda Gontor Sambut Baik Sejumlah Pendukung Idris Balik Arah Jagokan Supian Suri

Sabtu, 6 Juli 2024 - 12:19

Aliansi BEM PTMA-I Zona 3 Minta Polisi Usut Tuntas Sejumlah Kasus Represifitas

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:08

Keluarga Besar SDIT & SMPIT ARRAHMAN DEPOK 2024 Adakan TRIP Ke Pangandaran bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Berita Terbaru