SiaranDepok.com – Tersedianya data kependudukan yang akurat merupakan salah satu prasyarat dalam perencanaan pembangunan. Data kependudukan merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menyikapi hal itu, BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau yang sekarang dikenal dengan istilah Bangga Kencana kencana dalam beberapa tahun ini telah meluncurkan Rumah Data Kependudukan (RDK). RDK ada di tingkat desa dan merupakan salah satu kelompok kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022, keberadaan RDK telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional (Pro PN). Oleh karena itu, BKKBN sebagai instansi yang mengelola program kependudukan diberikan mandat untuk membentuk dan mengoptimalkan peran RDK di seluruh Indonesia.
Di Jawa Barat, untuk tahun 2023, BKKBN ditargetkan untuk membentuk dan membina sebanyak 174 RDK. Kegiatan ini tersebar di beberapa desa/kelurahan yang ada di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kamis (9/2/2023) BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar rapat persiapan RDK Pro PN 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pembentukan dan pembinaan RDK tahun 2023.
Hadir dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual itu OPD KB kabupaten/kota seluruh Jawa Barat, Penyuluh KB pembina desa yang menjadi lokus RDK, dan pengelola Kampung Kampung KB. Sebagai narasumber adalah Penata KKB Ahli Muda dan Statistis Ahli Muda BKKBN Jawa Barat.
Ketua Tim Integrasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan BKKBN Jawa Barat, Irfan Indriastono, saat membuka rapat menyampaikan arah dan kebijakan program RDK Tahun 2023. Menurutnya, sebagai proyek prioritas nasional, keberadaan RDK sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah. “RDK memiliki peran yang strategis dalam merencanakan pembangunan di sebuah desa,” ujarnya.
Penyuluh KB sebagai pembina desa yang menjadi lokus RDK menyambut baik program ini. Mereka berharap BKKBN menyiapkan Juknis yang lengkap agar pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan dengan baik.
BKKBN sendiri dalam waktu beberapa bulan ke depan akan menggelar workshop bagi pengelola RDK. “Rapat hari ini adalah persiapan sebelum dilaksanakannya workshop bagi pengurus RDK. Dalam workshop nanti akan dijelaskan lebih detail seperti apa pengelolaan RDK. Tapi yang jelas pengelolaan RDK dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu kami berharap pengurus RDK yang ditunjuk adalah orang yang melek teknologi,” ujar Mia Wahdini salah satu narasumber./Naz
