SiaranDepok.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mengingatkan jajarannya mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) tahun 2023 harus fokus kepada penanganan banjir sampai antisipasi resesi. Diketahui DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.
“Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah di tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi dilapangan,” tulis Pras sapaan akrabnya dalam laman Instagram @prasetyoedimarsudi.
“Usai menerima usulan KUA-PPAS, kita akan melakukan sinkronisasi kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam Rapat Banggar bersama Eksekutif/TAPD mulai hari ini 31 Oktober sampai dengan 3 November mendatang,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pras mengatakan, kemajuan dalam sejumlah proyeksi pendapatan. Hal itu membuat TAPD DKI mengusulkan anggaran Rp85,57 Triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
“Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan, sehingga besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun,” ujar Pras.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini berharap kerja DPRD dan Pemprov DKI dapat membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.
“Semoga sinergi kerja-kerja DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta. Aamiin yarabbal’alamin,” ujarnya.
Sebelumnya, TAPD Pemprov DKI menganjurkan rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp85,57 triliun kepada Banggar DPRD DKI Jakarta.
Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menekankan, pihaknya telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa Kementerian terkait, inventarisir kebutuhan, hingga kunjungan lapangan. Ia berharap kegiatan yang diusulkan tahun depan tepat sasaran.
“Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan ditambahkan, untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,” ujar Marullah dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih.
Dalam usulan TAPD proyeksikan pendapatan sepanjang tahun 2023 sebesar Rp77,44 triliun. Dengan rincian mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp57,23 triliun, Pendapatan Transfer Rp16,93 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp3,27 triliun.
Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp77,37 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp63,17 triliun, Belanja Modal Rp10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp356,44 miliar.
Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar.
