siarandepok.com – Wali Kota Depok, Mohammad Idris membalas sindiran Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang mencibir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik mengurus Kota Depok ketimbang mengkritik kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.
“Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi. Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya. Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Sabtu (17/9).
Terkait cibiran tersebut, Idris pun langsung meresponnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya ingatkan kepada seluruh politisi apalagi pejabat tinggi negara di berbagai instansi pemerintahan, masa pasca pandemi rakyat kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, maka sebaiknya masing-masing dari kita menjaga hati, jaga lisan. Hati-hati berstatmen, lakukan tindakan yang mencerahkan, jangan bertindak membuat suasana gaduh,” ujar Idris, Minggu (18/09).
Dikatakan Idris, sejak 2006 kader PKS menjadi kepala daerah pembangunan di Depok mengalami kemajuan, baik dari sisi pengelolaan keuangan, program-program pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
“Alhamdulillah terus mengalami kemajuan sampai saat ini. Jadi kalau Depok dikecilkan dengan mempertanyakan kemajuan kota, itu menyinggung perasaan semua pihak yang telah menorehkan karya-karyanya untuk Depok. Apalagi statmennya salah Pak Hasto sudah berpuluh tahun, padahal sampai saat ini pemerintahan yang dipimpin kader PKS baru 18 tahun (2006-2022),” jelasnya.
Pernyataan Hasto tersebut dinilai Idris juga melukai para Anggota DPRD Depok yang sudah banyak membantu kemajuan Depok dengan anggaran aspirasi (pokir) dari Pemkot untuk setiap anggota tidak kurang dari Rp 3 miliar.
Kalau dinilai gagal, sambung Idris, maka hendaknya mereka harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran aspirasi dan pokir yang dialokasikan pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.
“Makanya, jangan asal bunyi atau asbun, bicaralah secara rasional tidak emosional, dengan etika bukan dengan prasangka,” tegas Idris.
Baca Juga: Sambut Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022, BKKBN Gelar Rakornas
Dikatakan Idris, kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah, kemudian ada partai politik yang mempunyai pandangan berbeda serta mengkritik pemerintah, bagi dirinya itu biasa.
Bahkan masyarakat mendemo Pemkot Depok, padahal yang menaikkan harga BBM adalah pemerintah pusat.
“Namun bagi masyarakat bahwa Pemkot Depok adalah bagian dari pemerintah, bukan dari partai politik,” ungkapnya.
Menurutnya, pendemo pun diterima dengan baik oleh Pemkot Depok, pihaknya sampaikan kebijakan pemerintah diambil dengan berbagai pertimbangan.
“Tentunya, kami Pemkot mematuhi dan bahkan mengamankan kebijakan tersebut. Serta menggantikan giat sosial kepada masyarakat sesuai arahan dan instruksi pemerintah melalui kementerian terkait. Bahkan, Pemkot mengambil langkah pasca kebijakan BBM yang bernuansa kepedulian sesama,” paparnya.
Dikatakan Idris, selama menjabat sebagai Wali Kota Depok, dirinya terus mengebut pembangunan infrastruktur. Bahkan, seluruh komponen di Kota Depok juga ikut ambil bagian dalam membangun Kota Depok.
“Hasil pembangunan Depok adalah hasil kerja seluruh komponen kota, dengan cibiran itu tentu yang tersinggung adalah semua warga Kota Depok,” tuturnya.
Salah satu bukti keberhasilan Pemkot Depok dalam menyelenggarakan pembangunan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat 11 kali secara berturut-turut.
“Kota Depok menerima opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga 2021 dan merupakan raihan WTP terbanyak se-Indonesia. Ini menunjukkan dalam pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan Kota Depok dapat komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean and good government,” tegasnya.
Selanjutnya Idris mengungkapkan, Kota Depok telah berhasil menyabet penghargaan daerah penerima gelar Adipura 2017 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Gelar Adipura merupakan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada daerah di Indonesia yang dinilai berhasil dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan dan Kota Depok berhasil meraih gelar tersebut,” ungkap Idris.
Idris kembali melanjutkan, prestasi yang sudah ditorehkan Kota Depok lainnya, seperti menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia pada 2021, adapun persentase tingkat kemiskinan Kota Depok sebesar 2,58 persen.
Menurutnya, meski menempati posisi ketiga sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah, namun persentase angka kemiskinan Kota Depok mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 2,45 persen dari total penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Saat ini Kota Depok telah memiliki infrastruktur penting untuk memberdayakan potensi penduduk usia produktif yang jumlah sebesar 71,5 persen dari total 2 juta penduduk Kota Depok berdasarkan data BPS tahun 2020.
“Infrastruktur itu di antaranya Alun-alun Kota Depok di kawasan GDC, taman di 63 kelurahan dan Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Depok yang dilengkapi berbagai fasilitas berstandar nasional, itu yang sudah dimiliki Kota Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji.
sumber:jurnaldepok.id
