Siarandepok.com – Dalam rangka Reses I DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2019, saat menjaring aspirasi masyarakat kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Irfan Suryanagara selaku Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, menyampaikan masalah kurangnya fasilitas pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Hal ini membuat masyarakat Kota Depok sulit untuk mengakses pendidikan di wilayahnya.
Menurutnya, saat ini keberadaan SMP dan SMA di Kota Depok tidak dapat menampung jumlah lulusan sekolah dasar dikarenakan jumlah yang tidak seimbang.
Pihaknya terus mendorong pembangunan sekolah baru. Hal ini dikarenakan idealnya SMA di Kota Depok harus tersedia 20 hingga 24 sekolah. Namun saat ini hanya terdapat 14 sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Idealnya Depok itu harus ada 20 sampai 24 SMA dan sekarang baru 14 sehingga setiap tahun ajaran baru masyarakat berebut,” ujar irfan di Depok, Selasa (26/2).
Irfan mengatakan, untuk tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membeli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan pembangunan unit sekolah baru yakni SMA 11.
Irfan yang juga pimpinan badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong agar pada tahun 2020 harus sudah terbangun serta membangun sekolah lainnya.
“Sebagai wakil masyarakat Kota Depok saya akan berjuang keras untuk memprioritaskan pemenuhan sarana pendidikan diwilayah depok terutama SMA sesuai kewenangan saya,” ucapnya.
Selain itu, Irfan juga mendorong Dinas Pendidikan agar mengajukan unit sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan secara keseluruhan.
“SMA 12 ini kan sekolah yang sudah jadi, ada siswanya dari kelas satu hingga kelas tiga dan hanya dibangunkan 9 unit lokal, siswa yang lain mau belajar di mana,” ujar Irfan.
Pada reses kali ini, Usep Kasman yang merupakan Kepala SMA Negeri 12 depok, mengatakan lahan seluas 5.250 m2 di Kecamatan Cipayung Jaya, untuk pembangunan gedung SMAN 12 Depok telah dibebaskan.
”Kendalanya adalah regulasi saat ini di Pemprov Jabar tidak bisa langsung membangun ruang sekolah yang banyak. Saat ini baru akan dibangun 3 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 mushola dan 1 laboraturium, sedangkan saat ini sudah berjalan 16 kelas lokal,” terang Usep.
Usep berharap regulasi ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB).
Penulis : Nia RS
Editor: Muhammad Rafi Hanif
