Kementerian Perindustrian fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, termasuk menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) generasi milenial yang kompeten untuk menyongsong era industri keempat, karena industri berbasis digital memerlukan regulasi yang tepat.
“Di lingkungan Kementerian Perindustrian, ada 1.916 pegawai yang masuk masuk dalam kategori milenial dan mewakili 37 persen dari total 5.138 pegawai yang ada,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan Kementerian Perindustrian, Selasa (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Haris, saat ini teknologi berkembang pesat sehingga pemerintah perlu bergerak cepat untuk mempersiapkan berbagai regulasi untuk menyongsong era revolusi industri digital, sehingga ASN dari generasi milenial mampu menghadirkan regulasi-regulasi yang tepat di bidang industri digital. Mereka umumnya lekat dengan penggunaan teknologi digital yang cepat menangkap data dan informasi.
“Generasi ini juga diharapkan terus mengembangkan diri, progresif, serta menyukai inovasi dan kreatif, sehingga nantinya harus menjadi penerus atau jadi pemimpin atau pemangku kebijakan yang ada di Kementerian Peridustrian dalam rangka untuk menggerakan industri nasional dikemudian hari kelak,” imbuhnya.
Haris menuturkan, secara demografis, Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar dan tingkat pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menjadi harapan besar untuk mendukung kemajuan bangsa. Generasi milenial dinilai sangat berperan penting dalam menerapkan industri 4.0. Apalagi, Indonesia akan menikmati masa bonus demografi hingga tahun 2030. Artinya, sebanyak 130 juta jiwa yang berusia produktif dapat mengambil kesempatan baru untuk mengembangkan bisnis di era digital.
Pemerintah juga telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030. Hal ini sesuai dengan salah satu aspirasi nasional yang terdapat pada peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat. “Melihat potensi generasi ini yang semakin besar, tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk dapat membentuk generasi yang tangguh, dan berdaya saing di era persaingan global,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan produk domestik bruto per kapita tumbuh hampir tujuh kali lipat, dari US$3.800 pada 2017 menjadi US$23.100 pada 2045 dengan didorong sektor manufaktur. Pada peringatan 100 tahun Kemerdekaan RI nanti, Indonesia ditargetkan masuk ke jajaran lima besar negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia.
Dalam program Indonesia 2045, rerata pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7 persen. Sektor manufaktur ditargetkan tumbuh rata-rata 6,3 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebanyak 26 pesen. Adapun, sektor lain yang diproyeksikan menunjang adalah pariwisata dengan target kunjungan turis mancanegara sebanyak 73 juta orang.
Haris menambahkan, Pemerintah menjamin karir ASN dalam undang-undang seiring dengan diterapkannya sistem merit ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi fisik. Sistem merit ini menjamin pegawai dapat melangkah ke jenjang lebih tinggi, meningkatkan kualifikasi kompetensi, dan kinerja diri masing-masing.
“Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara anda dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas, profesionalisme dalam pelayanan dan kinerja masing-masing. Selanjutnya, dalam menjalankan pekerjaan senantiasa mengedepankan integritas yang tinggi untuk meraih kinerja yang terbaik,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Sekjen Kemenperin juga melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada pejabat fungsional dosen, arsiparis, dan pranata laboratorium pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin. Salah satunya adalah Willem Petrus Riwu yang dilantik sebagai dosen di Politeknik STMI Jakarta, yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin.
