Pemerintah telah menetapkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, di mana salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM agar mampu menghadapi revolusi industri generasi keempat.
“APBN 2019 akan difokuskan pada pembangunan SDM, seperti melalui pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match dengan industri. Langkah strategis ini guna mendorong terciptanya inovasi untuk industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (21/8).
Menperin menjelaskan, dalam Pidato Kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Umum Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusannya bisa lebih adaptif di era revolusi industri 4.0.
Lebih lanjut, peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Adapun, lima sektor manufaktur yang tengah dikembangkan adalah industri makanan dan minuman, otomotif, elektronika, kimia serta tekstil dan pakaian. “Sektor-sektor ini memiliki potensi dan keunggulan komparatif serta berkontribusi 60 persen terhadap PDB,” tuturnya.
Airlangga juga menyebutkan, program pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, akan ditingkatkan kapasitasnya hingga dua kali lipat. “Dengan adanya peningkatan kapasitas dan jangkauan, diharapkan program vokasi tersebut mampu menyentuh berbagai lini masyarakat dan di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut guna mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.
“Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha idustri baru,” sebutnya.
Hingga tahap keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin mampu melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK. “Upaya yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK,” imbuhnya.
Berdasarkan RUU APBN 2019 yang mengangkat tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, pemerintah berencana untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp487,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat 38,1 persen dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2014 lalu.
Anggaran pendidikan dalam RUU APBN 2019, salah satunya akan ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.
Di samping itu, Airlangga menambahkan, pihaknya juga tengah mendorong percepatan pembangunan klaster industri berbasis sentra di sejumlah wilayah seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah hingga Papua.
“Diperkirakan proyek-proyek tersebut akan dimulai pada tahun 2022-2023. Karena untuk tahun 2018-2021, akan dibuat terlebih dahulu roadmap dan blueprint desain klaster industri di sana,” ungkapnya. Kemudian, Kemenperin fokus terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mengoptimalkan program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di proyek-proyek sektor migas dan kelistrikan.
