Siarandepok.com- Moncernya raihan prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tahun 2016 dan 2017 lalu ternyata tak lepas dari lima pedoman dalam perencanaan anggaran yang diinstruksikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok.
Lima Pedoman dalam perencanaan anggaran itu disampaikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris ketika menghadiri sekaligus membuka Forum OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berlangsung di Gedung Sasono Mulyo, Jatimulya, Cilodong, Kamis pagi (15/02/2018)
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa setidaknya ada lima hal yang dijadikan pedoman untuk merencanakan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.Dan Kelima Pedoman tersebut haruslah dilakukan OPD dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja.
Pertama, kepemimpinan. Berbicara kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya Wali Kota atau Wakil Wali Kota saja, tapi juga para Kepala Perangkat Daerah sampai dengan kepemimpinan wilayah, Camat dan Lurah.
“Harus benar-benar kita jaga konsep kepemimpinan. Memimpin adalah melayani, inilah hakekat kepemimpinan. Melayani berarti kita berupaya maksimal untuk meningkatkan taraf hidup orang yang kita pimpin atau kesejahteraannya,” ucap Idris.
Kedua, rencana prioritas pembangunan. Idris menyampaikan bahwa prioritas pembangunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam merencanakan anggaran atau rencana kerja.
“Ada tujuh prioritas pembangunan, yakni membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang nyaman dan ramah; meningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi dengan meningkatkan sektor strategis domestik/lokal; meningkatkan kualitas hidup lingkungan, meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan relijius; meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu juga ada tiga program unggulan dan sepuluh janji walikota yang juga menjadi bahan pedoman perencanaan anggaran atau rencana kerja,” terang Idris
Ketiga, SDM dan keuangan daerah. Saat ini pendapatan Kota Depok sangat mengandalkan pajak baik itu PBB, retribusi maupun pajak lainnya.
“Ini juga memerlukan kesadaran warga untuk taat membayar pajak yang menjadi sumber pendapatan kita. Namun saat ini juga telah ada MoU dengan para pelaku usaha untuk menyalurkan CSR-nya dalam rangka membangun Kota Depok” terang Wali Kota.
Selanjutnya, kualitas dan kuantitas. Idris mencontohkan bahwa saat ini saja, ratio antara petugas Damkar dengan jumlah penduduk Kota Depok sangat kurang sekali.
“Kita baru memiliki tenaga PNS sebanyak 58 orang dan tenaga Non PNS sebanyak 130 orang di Damkar serta telah ada 1005 Satlatkar untuk penanggulangan bencana di 63 Kelurahan dan juga SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang berada dititik rawan kebakaran diantaranya di Kampung Lio,” kata orang nomor satu di Depok.
Terakhir, sarana dan prasarana turut menjadi acuan atau pedoman dalam menyusun anggaran atau rencana kerja. Sebagai contoh, untuk menambah sapras pada Dinas Pemadam kebakaran, akan dibeli mobil Dakar melalui e-catalog.
