
SIARANDEPOK.COM – Mengurus perkara pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, bagi praktisi hukum Andi Tatang Supriyadi, bukan hanya soal kelengkapan dokumen. Komunikasi dengan pejabat yang menangani urusan tersebut juga menjadi persoalan.
Andi, yang merupakan Sekretaris DPC PERADI Kota Depok, melontarkan kritik keras terhadap pelayanan BPN Depok yang dinilai belum maksimal.
“Terkait pelayanan BPN di Kota Depok, kalau menurut saya sebagai praktisi dan akademisi yang memang bersentuhan dengan BPN Kota Depok berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani, menurut hemat saya bahwa pelayanannya memang kurang maksimal,” ujar dia kepada wartawan di kantornya, Senin (21/9/2026).
Dia menyampaikan hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara yang menangani perkara pertanahan dan berhubungan dengan kantor pertanahan tersebut.
Salah satu yang disorot adalah proses pembukaan blokir sertifikat tanah. Menurut Andi, proses itu dapat berjalan berbelit karena persyaratan yang diminta dinilai tidak selalu jelas dan dapat berubah.
Namun, persoalan komunikasi justru menjadi keluhan yang paling sering ia rasakan. Untuk bertemu kepala seksi atau Kasi di BPN, kata dia, tidak mudah.
“Saya saja mau menghadap Kasi sudah melebihi menghadap Pak Wali Kota. Sulit banget,” terang dia.
Dia menambahkan, stafnya pernah membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan seorang Kasi. Ketika pertemuan berlangsung, waktunya pun sangat singkat.
“Baru bisa ketemu, itu ketemu juga enggak sampai lima menit,” ungkap Andi.
Bagi Andi, keterbatasan komunikasi seperti itu dapat menyulitkan pemohon maupun kuasa hukum mengetahui persoalan administrasi yang sebenarnya. Jika terdapat dokumen yang kurang, misalnya, pemohon seharusnya bisa segera mengetahuinya dan melengkapinya.
“Kalau ada kurang-kurang bisa, ‘Saudara kurang ini, kita lengkapi’. Ini kita mau bagaimana tahu kekurangan kalau komunikasi saja susah,” tutur dia.
Andi meminta Kepala BPN Kota Depok, Budi, memberikan arahan kepada jajaran kepala bidang, kepala seksi, dan staf agar lebih terbuka kepada masyarakat dan kuasa hukum yang sedang mengurus dokumen pertanahan.
Dia menerangkan, akses komunikasi yang lebih mudah justru dapat membuat proses pelayanan berjalan lebih sederhana. Pemohon dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki tanpa harus berulang kali menunggu kesempatan bertemu pejabat terkait.
Selain itu, Andi juga mengusulkan agar BPN Kota Depok membuka ruang pertemuan dengan para pengacara dan masyarakat.
Dia pun menawarkan pertemuan informal, seperti diskusi sambil ngopi.
Andi menjelaskan, forum tersebut dapat menjadi tempat bagi BPN untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi advokat ketika mendampingi klien dalam urusan pertanahan.
“Sekali-kali Pak Budi ngopi bareng dengan para pengacara Kota Depok,” papar dia.
Lebih lanjut dia bilang, advokat memiliki posisi yang cukup dekat dengan persoalan pelayanan pertanahan. Mereka datang ke BPN berdasarkan kuasa dari klien dan berhadapan langsung dengan proses administrasi pertanahan.
Karena itu, sambung Andi, komunikasi antara BPN dan organisasi advokat diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam proses pelayanan.
Keluhan Andi tersebut menjadi catatan terhadap pelayanan pertanahan di Kota Depok. Selain memastikan persyaratan administrasi berjalan jelas, dia berharap BPN menyediakan jalur komunikasi yang lebih terbuka bagi masyarakat dan kuasa hukum.
Sementara itu, Kasubag TU BPN Depok Desi Insan Kamila, menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan terus melayani publik dengan sebaik mungkin.
“Kami terus berbenah. Kami senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan setiap penanganan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia dalam keterangannya.















