
SIARANDEPOK.COM – Pelaksanaan Program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari di Kota Depok dipertanyakan setelah terdapat permohonan balik nama sertifikat yang disebut belum rampung hingga melewati target waktu penyelesaian.
Permohonan tersebut disebut didaftarkan pada 31 Agustus 2026. Namun, hingga pertengahan September 2026, proses balik nama sertifikat itu disebut masih belum selesai.
Informasi tersebut disampaikan seorang notaris yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menargetkan kepastian waktu penyelesaian layanan pertanahan maksimal 10 hari kerja.
“Pendaftaran dilakukan pada 31 Agustus 2026, namun hingga pertengahan September 2026 belum selesai juga,” ujar notaris tersebut melalui pesan singkat, Minggu (20/9/2026) kemarin.
Diketahui, PERINTIS 10 Hari merupakan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dirancang untuk mempercepat proses peralihan hak atas tanah, termasuk balik nama sertifikat.
Program tersebut mulai diterapkan sejak 17 Agustus 2026 di 17 Kantor Pertanahan (Kantah), termasuk Kantah Kota Depok. Pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1803/SK-HR.01/VIII/2026.
Pada penerapannya, penyelesaian layanan tidak hanya bergantung pada Kantor Pertanahan. Terdapat sejumlah tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses di pemerintah daerah terkait BPHTB, PPAT, hingga Kantor Pertanahan.
ATR/BPN menjelaskan target penyelesaian tersebut dirancang melalui pembagian waktu pada setiap tahapan pelayanan.
Menurut notaris tersebut, adanya permohonan yang belum selesai sesuai target menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
“Program PERINTIS 10 Hari untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah ini menjadi gambaran serius. Kalau program Kementerian ATR/BPN saja belum mampu memenuhi target waktu, bagaimana dengan proses yang lainnya?” ujar dia.
Meski demikian, satu permohonan belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan seluruh layanan PERINTIS 10 Hari di Kantah Depok gagal memenuhi target.
Hal itu karena proses layanan melibatkan beberapa tahapan dan instansi yang terintegrasi. Waktu penyelesaian juga berkaitan dengan kelengkapan dokumen serta pemenuhan kewajiban pemohon.
Dalam evaluasi pelaksanaan PERINTIS 10 Hari pada akhir Agustus 2026, Kantah Depok sebelumnya menyatakan sejumlah permohonan bahkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga hari kerja.
Kantah Depok juga menyebut tengah melakukan penataan alur kerja, memperkuat koordinasi dengan PPAT, serta menstabilkan sistem pelayanan.
Pada Selasa (15/9/2026) lalu, Kepala Kantah Kota Depok Budi Jaya, kembali memaparkan pelaksanaan program tersebut dalam agenda Coffee Morning bersama insan media.
Dalam keterangannya, dia menyatakan PERINTIS 10 Hari merupakan pilot project yang menargetkan kepastian penyelesaian transaksi jual beli tanah maksimal 10 hari kerja.
Target tersebut berlaku dengan catatan seluruh dokumen dan kewajiban pemohon telah dipenuhi secara valid.
Dengan adanya permohonan yang disebut belum selesai sesuai target, sejumlah hal menjadi penting untuk diklarifikasi. Di antaranya tanggal masuk berkas, kelengkapan dokumen, tahapan yang masih berjalan, serta titik pelayanan yang menyebabkan proses belum rampung.
Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah keterlambatan terjadi pada Kantor Pertanahan atau pada simpul pelayanan lain yang menjadi bagian dari rangkaian PERINTIS 10 Hari.
“Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar masyarakat yang ingin mengurus sertifikat mendapatkan kepastian pelayanan, tanpa ketidakjelasan mengenai waktu maupun status berkas,” kata sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kantah Depok belum memberikan keterangan resmi meski sudah dihubungi oleh awak media pada Senin (21/9/2026). (*)















