SIARAN DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yuni Indriany, kembali menyerap aspirasi warga saat kegiatan reses di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Jumat (30/1/2026).
Dalam reses tersebut, Yuni mengatakan, persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi keluhan utama masyarakat. Bahkan, dirinya dikenal masyarakat setempat sebagai “Dewan RTLH” karena konsisten memperjuangkan program tersebut.
“Yang paling banyak diminta warga itu RTLH. Kalau di Pengasinan, memang masih banyak rumah warga yang belum layak, temboknya masih bata belum diaci. Itu sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya realisasi RTLH di Pengasinan bisa mencapai 20 hingga 30 unit. Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi tahun ini tertunda dan baru memungkinkan direalisasikan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Minimal biasanya 20 rumah, bahkan bisa 25 sampai 30. Tapi karena keterbatasan anggaran, Insya Allah baru bisa direalisasikan di ABT,” ucap Yuni.
Selain RTLH, aspirasi juga datang dari kader Posyandu. Legislator PDI Perjuangan itu menyebut, dari aspirasi yang ia perjuangkan tahun ini, bantuan berupa 29 unit laptop telah direalisasikan untuk menunjang kinerja Posyandu di berbagai wilayah.
“Totalnya ada 29 laptop, kalau di Pengasinan itu lima,” tutur Yuni.
Lebih jauh, ia menargetkan agar aspirasi masyarakat bisa benar-benar terealisasi, meski diakui terdapat kendala administratif, khususnya terkait pendataan desil warga.
Dalam kesempatan itu, Yuni yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok turut menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia menegaskan, sikap partainya yang tetap konsisten mendukung pemilihan langsung oleh rakyat.
“Kalau tidak langsung ke masyarakat, itu mencederai demokrasi. Sampai hari ini juga belum ada usulan resmi, itu baru isu saja,” tuntasnya.
