SIARAN DEPOK – Koalisi Partai Buruh Kota Depok bersama Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini dinilai penting demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok.
Ketua Partai Buruh Kota Depok, Wido Pratikno menuturkan, hadirnya investor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, investasi yang sehat akan berbanding lurus dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga Depok.
“Depok harus ramah terhadap investasi. Selama investor taat aturan dan menghormati hak pekerja, maka kepastian hukum wajib diberikan,” ujar Wido, Selasa (27/01/26).
Wido menambahkan, iklim usaha yang stabil akan memberikan rasa aman bagi perusahaan yang nantinya berdampak pada kesejahteraan para buruh. Ia pun mengapresiasi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam membenahi sistem perizinan yang kini makin transparan dan cepat.
”Kepastian hukum dan konsistensi regulasi sangat menentukan. Jika pelayanan publik berjalan baik, kepercayaan investor akan terus tumbuh di kota kita,” tambahnya.
Namun, dirinya juga menyayangkan jika masih ada praktik pengawasan dari pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tekanan atau intimidasi di luar koridor hukum. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi negatif bagi calon investor.
”Jika kondisi tidak kondusif, investor bisa pindah ke daerah lain. Hal ini tentu akan merugikan buruh dan masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok, Akbar, turut menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Termasuk, pelaporan terhadap salah satu oknum LSM ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran.
“Kami mendukung penuh langkah hukum tersebut. Penegakan hukum harus menjadi panglima agar tidak ada pihak yang bertindak di luar aturan yang berlaku,” kata Akbar.
Ia berharap, melalui proses hukum yang profesional dan transparan, stabilitas pembangunan di Kota Depok tetap terjaga.
”Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi etika dan hukum demi masa depan pembangunan Kota Depok yang lebih baik,” tandasnya.
