Siarandepok.com – Kemendukbangga/BKKBN, Bandung — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, ikut menandatangani “Deklarasi Jawa Barat Istimewa”. Sebuah deklarasi yang menyatakan kesiapan Jawa Barat bersinergi dan bergotong royong demi mewujudkan desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu, bayi, ibu melahirkan serta tidak ada stunting baru.
Kegiatan ini adalah inisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan menandakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengentasan stunting termasuk bebas dari kemiskinan ekstrem, serta turut menyukseskan sekolah rakyat; bebas sampah dan lingkungnya lestari; mandiri, bebas rentenir, memiliki Koperasi Merah Putih; dan sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana (KB).
Menteri Wihaji sangat mendukung deklarasi tersebut dan dalam paparannya ia mengatakan bahwa perlunya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapainya.
“Peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam menekan pengendalian penduduk hanya melalui metode kontrasepsi. Karena itu, pengendalian penduduk membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga di pusat hingga desa,” ungkapnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 tersebut yang berlangsung di Kota Bandung, Senin (28/04/2025).
Kemudian ia juga memaparkan tentang program Quick Wins yang digerakkan Kemendukbangga dan sangat berkaitan dengan desa, dilaksanakan melalui integrasi substansi program, sinergitas dan kolaborasi, yang digerakkan di level lini lapangan. Kata menteri, ‘goal’nya ada di Kampung KB (Keluarga Bangga).
Quick Wins Kemendukbangga terdiri atas Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), AI-SuperApps tentang Keluarga, dan Lansia Berdaya (Sidaya).
“Program yang ditawarkan oleh Kemendukbangga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berkaitan dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar menteri Wihaji.
Ketika menyinggung Angka Kelahiran Total (TFR), menteri Wihaji mengatakan 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sudah mencapai angka 2.03. Ini berarti sudah berada di bawah angka ‘replacement level’. Berarti pula, Jawa Barat sudah harus bergerak untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara optimal. “Sehingga kondisi jumlah anggota keluarga yang sudah baik ini akan sejalan dengan kulitasnya,” ujarnya.
Hal itu, lanjut Menteri Wihaji berkaitan erat dengan Asta Cita keempat, yang intinya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender, sebagai salah satu landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”.
Selain itu, Menteri Wihaji juga menyampaikan hal ihwal tentang bonus demografi yang memiliki dua jenis. Bonus demografi pertama disebabkan oleh perubahan struktur penduduk yang kemudian memberikan keuntungan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan per kapita karena meningkatnya jumlah angkatan kerja serta menurunnya konsumsi sebagai akibat dari menurunnya jumlah penduduk usia anak dan rendahnya jumlah penduduk lanjut usia.
Kedua, bonus demografi kedua lebih menekankan pada peningkatan akumulasi aset karena meningkatnya angka harapan hidup yang diasumsikan akan mendorong penduduk usia produktif untuk menabung untuk pembiayaan hari tua.
“Skenario proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 2010 dengan TFR 2.1 pada tahun 2025 menghasilkan fase periode bonus demografi yang lebih panjang dibandingkan dengan hasil proyeksi berdasarkan SUPAS 2015, di mana “Window of Opportunity” diraih lebih cepat tetapi periodenya lebih pendek meskipun rasio ketergantungannya lebih menguntungkan,” jelas Menteri Wihaji yang juga menegaskan bahwa pentingnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam kerangka optimalisasi bonus demografi.
Menteri Wihaji juga mengajak camat, lurah, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota di Jawa Barat untuk bersinergi dan berkolaborasi. “Seluruh program tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak. Dengan sinergi dan kolaborasi lintas sektor pusat sampai dengan desa, maka semuanya dapat terintegrasi dan berjalan untuk mendukung tercapainya Indonesia emas 2045,” tambahnya.
● Penerima Bantuan Ber-KB
Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan kepada 150.000 masyarakat penerima jaringan listrik baru, di mana anak-anak mereka akan menerima beasiswa.
Pemprov Jawa Barat juga menyalurkan bantuan sosial bagi penduduk usia produktif, bantuan rumah. Semua itu akan didapatkan hanya dengan syarat penerima bantuan ber-KB, diutamakan ber-KB vasektomi/KB pria.
“Mengapa saya menuntut penerima bantuan ber-KB dan yang ber-KB yaitu laki-laki? Karena jangan membebani reproduksi hanya pada perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi tapi harus laki-lakinya. Kenapa? karena perempuan sering mengalami masalah,” urai Gubernur.
Gubernur mencontoh minum pil KB. “Sering lupa. Jika lupa maka perempuan akan hamil dan terus jumlah penduduk semakin bertambah. Maka, saat ini kami menekan yang ber-KB adalah pria,” tandas gubernur.
Gubernur juga menilai sangat penting mengintegrasikan berbagai program di desa. “Harus terintegrasi, desa yang berhasil dalam KB, pendidikan, penanganan kesehatan warga, berkurangnya angka kematian ibu dan anak, pengelolaan sampah dengan baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar 10 miliar rupiah per Desa,” ujar gubernur.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh kementerian strategis yang mempunyai urusan dengan desa. Paparan yang disampaikan oleh para menteri tersebut banyak menawarkan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Menteri Kesehatan dengan “Cek Kesehatan Gratis”; Menteri Sosial dengan “Program Keluarga Harapan (PKH)”, bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, Program Indonesia Pintar; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan “12 Rencana Aksi” dan masih banyak program yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat.*
