Siarandepok.com – Kepala DLHK Kota Depok Ety Suryahati berharap media membantu berikan solusi terkait sampah daur ulang. Selama ini sampah daur ulang, seperti sampah furniture cukup menyulitkan dibuang dan kerap digeletakan begitu saja sehingga mengganggu pemandangan.
Ety berharap wartawan dengan segala kemampuan menulis dan pengetahuannya mampu membantu memberikan solusi. Menurut Ety, media bisa memberikan pengetahuan bagaimana mengolah sampah yang bisa bernilai ekonomis. Ini tentu bisa membantu DLHK untuk mengurangi sampah. Karena, kata Ety, peranan masyarakat, media dan pengusaha bisa membantu.
“Jadi sampah bekas furniture, sebenarnya ada nilai ekonomisnya. Apalagi yang terbuat dari kayu diharapkan masyarakat bisa mengubahnya menjadi barang yang bisa dijual. Sehingga nilai ekonominya bisa dimanfaatkan,” kata Ety Suryahati saat berkunjung ke kantor PWI Depok bersama jajaran DLHK Depok, Kamis (15/12/2022).
Dikatakan Ety, beberapa waktu lalu pihaknya juga sempat mengikutsertakan perwakilan dari depok pelatihan membuat telenan dan berbagai perkakas rumah tangga dari kayu-kayu furniture bekas
Terkait sampah dedaunan dan ranting pohon, menurut Ety alangkah lebih baiknya masyarakat bisa mengurusnya dengan menggali tanah untuk mengubur sampah dedaunan. “Ini sebenarnya bisa bermanfaat bagi tanah itu sendiri karena tanah akan menjadi lebih subur. Di sini peran media lah yang bisa memberi pencerahan,” kata Ety.
“Karena kalau dari kami tentunya punya keterbatasan. Tidak mungkin kami melayani warga satu persatu. Tentu masyarakat harus bisa membantu juga, paling tidak dengan mengurus sampahnya sendiri terutama yang non organik,” kata Ety.
Selain itu, DLHK juga akan menerapkan operasi sampah tangkap tangan. Jadi siapa pun yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan akan dilakukan penindakan. “Semoga dengan operasi tangkap tangan ini persoalan sampah di Depok bisa berkurang,” ujar Ety.
Sementara Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, didampingi pengurus serta anggota lainnya dalam diskusi tersebut,
memaparkan dan mensosialisasikan UU Pers nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik, juga menceritakan sejarah bagaimana berdirinya organisasi PWI pada 9 Februari 1946.
“Artinya, untuk menjadi seorang wartawan tidak asal jadi wartawan saja. Karena selain menempuh pendidikan tinggi dan pelatihan-pelatihan saja, tapi juga melalui berproses. Pertama mengikuti tes Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) untuk merekrut calon anggota PWI. Kedua, wajib untuk mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) berjenjang mulai jenjang muda, madya dan utama,” kata Rusdy, peraih Press Card Number One (PCNO), dari Presiden RI Joko Widodo tahun 2022.
(Diana Hanny)
