Oleh : Rahmat Sholeh
Tidak dapat dipungkiri, kasus kelaparan di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya Indonesia, banyak pula negara lain yang mengalami hal sama. Dalam hal ini pemerintah membuat serangkaian program, seperti Bansos untuk menangani kelaparan.
Pemerintah membagikan 200 ribu paket sembako dan kepesertaan Kartu Prakerja beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan guna menangani dampak tekanan ekonomi dari penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa pembagian paket sembako dan Kartu Prakerja akan dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan tambahan anggaran bagi masing-masing program.
Sekitar 5,6 Juta orang yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapatkan Kartu Prakerja dan para pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah juga memberikan dana sosial kepada 3,7 juta keluarga yang mana 1,1 juta dari itu ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan program ini, pemerintah mengusahakan pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan melibatkan RT, RW, desa dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program benar-benar efektif.
Pada program perlindungan sosial pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun. Dana ini akan turun melalui program lain, seperti Program Kartu Sembako senilai Rp20 triliun dan sebesar Rp200 ribu diberikan ke setiap peserta selama sembilan bulan.
Selain itu, alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga akan ditingkatkan 25 persen. Program gratis listrik juga diberikan pada 24 juta pengguna berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi 7 juta pengguna 900 VA bersubsidi.
Intensif perumahan juga dilakukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu rumah. Keseluruhan program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Namun beberapa waktu lalu, terdapat kasus warga meninggal karena kelaparan di Serang, Banten. Seorang buruh lepas, Yuli yang kehilangan pendapatan harian Rp.25 ribu meninggal dunia setelah hanya minum air putih selama dua hari.
Padahal Pemerintah Kota Serang Banten telah mengklaim bahwa bantuan sudah dikirimkan. Pemerintah juga telah tegas, akan pelaksanaan pendistribusian program ini dilakukan dengan efektif dan tepat sasaran.
Mendapati fenomena tersebut, Ketua Dewan Kesejahteraan rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan pemerintah akan pendistribusian bantuan warga miskin dan rentan miskin dengan segera karena ini sangat serius.
Pemerintah Kota Depok telah mencairkan dana 100 persen total anggaran Rp7,5 miliar dari APBD kota Depok untuk dana Bansos. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta Barat juga telah memberikan bantuan kepada 1000 kepala keluarga penerima manfaat (KK/KPM).
Di setiap KK/KPM mendapat bantuan sebesar Rp500 ribu dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rp150 ribu berupa uang tunai dan sisanya sembako dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam keadaan wabah seperti ini, memang yang menanggung hidup rakyat adalah negara. Namun, beberapa organisasi masyarakat juga banyak yang melakukan aksi Bansos. Selain itu, beberapa partai politik juga turut andil memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam hal ini, antara pemerintah dan masyarakat mampu yang sekiranya tidak terdampak berat akibat pandemi Covid-19 untuk saling bahu membahu membantu masyarakat lain yang mengalami krisis berat.
Seperti kasus Yuli, apakah tidak ada tetangga atau saudara yang merasa kasihan dan iba? Sebagai pelajaran, mari saling berbagi dengan sesama dan tidak berlaku egois. Semoga Covid-19 segera berlalu dan ekonomi kembali membaik.
(Penulis aktif dalam Pustaka Institute Jakarta)
