Siarandepok.com- Kepadatan lalu lintas di Depok yang disebabkan oleh tidak sebandingnya volume kendaraan dengan ruas jalan dinilai semakin parah. Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Edi Nursalam menyatakan, ruas-ruas jalan di Depok sudah jenuh. Kebijakan ganjil genap, menurut dia layak untuk diterapkan. ” Ganjil genap sangat layak di Depok. Tidak apa-apa. Ini proses pergantian penggunaan jalan. Wajar saja karena jalannya sudah penuh, ya kita gantian memakainya,” tutut Edi kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (24/2/2020).
Pendapat itu ia lontarkan setelah beberapa kali berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana. Edi berujar, Dadang menyampaikan bahwa lampu lalu lintas (traffic light) sudah tak mampu mengatur padatnya persimpangan jalan-jalan di Depok. “Artinya memang sudah jenuh. Tidak bisa lagi kita mengandalkan memasang traffic light, karena tidak banyak berguna,” sebut Edi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harus radikal. Harus bergantian menggunakan jalannya,” imbuh dia. Di samping mekanisme ganjil genap yang sejauh ini telah diterapkan di DKI Jakarta, Edi juga menyodorkan alternatif berupa penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Baik ganjil genap maupun ERP, ujar Edi, sama-sama telah direncanakan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Dengan ERP, Pemerintah Kota Depok nantinya justru bisa memutar uang agar bisa menyubsidi operasional angkutan umum di kota belimbing. “Mekanisme ERP kalau bisa juga dibarengi, agar ada sumber pendanaan. ERP ini kan bisa menghasilkan anggaran untuk subsidi angkutan umum,” ujar Edi.
“Harus radikal. Harus bergantian menggunakan jalannya,” imbuh dia. Di samping mekanisme ganjil genap yang sejauh ini telah diterapkan di DKI Jakarta, Edi juga menyodorkan alternatif berupa penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Baik ganjil genap maupun ERP, ujar Edi, sama-sama telah direncanakan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Dengan ERP, Pemerintah Kota Depok nantinya justru bisa memutar uang agar bisa menyubsidi operasional angkutan umum di kota belimbing. “Mekanisme ERP kalau bisa juga dibarengi, agar ada sumber pendanaan. ERP ini kan bisa menghasilkan anggaran untuk subsidi angkutan umum,” ujar Edi.
