Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Langkah ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
“Di era persaingan global sekarang ini, peningkatan kualitas dan daya saing SDM merupakan kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama pada era industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat peluncuran program tersebut di PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA), Sulawesi Selatan, Rabu (16/1).
Pada kesempatan ini, diresmikan secara langsung oleh Menperin bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Kali ini, program vokasi membidik wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada tahap ketujuh ini, Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjian karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri, sesuai program keahlian di SMK tersebut.
“Sehingga total sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah menggandeng 648 industri dan 1.862 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama yang ditandatangani,” ungkap Menperin. Hingga tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan.
“Jadi, kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri ini dari wilayah Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi,” imbuhnya. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif.
“Peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.
Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya.
Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0.
“Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya.
Dalam upaya itu, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar.
“Kami juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta,” ujarnya.
Dalam laporannya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, juga dilakukan hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK dari 12 perusahaan industri kepada 69 SMK.
Di samping itu, beberapa SMK juga menerima bantuan pemerintah untuk program revitalisasi infrastruktur dan peralatan pada tahun 2019, antara lain untuk wilayah Sulawesi Selatan adalah SMK Negeri 2 Pinrang, SMK Negeri 2 Palopo, SMK Negeri 4 Makassar, SMK Negeri 5 Makassar dan SMK Muhammadiyah 2 Bontoala. Kemudian, SMK Negeri 2 Limboto Prov. Gorontalo serta SMK Negeri 3 Palu Prov. Sulawesi Tengah.
“Pada kesempatan ini pula, dilakukan pembukaan diklat sistem 3 in 1 di BDI Makassar, yang diikuti sebanyak 200 orang peserta. Diklat ini terdiri dari pengolahan kakao, pengolahan rumput laut, pengolahan ikan tuna, dan desain kemasan,” tutur Sigit.
Mendikbud memberikan apresiasi kepada Kemenperin terhadap upayanya untuk merevitalisasi SMK di seluruh Indonesia. “SMK butuh uluran tangan dari industri. Dengan dorongan dari Menperin, industri tergerak untuk kerja sama dengan SMK. Jadi, kita harus saling mendukung demi kemajuan bangsa,” tuturnya.
Muhadjir berharap adanya pendidikan dan pelatihan vokasi industri sektor kemaritiman di Sulawesi Selatan. “Selain kakao, pusat maritim Indonesia ada di Sulsel. Apalagi, sektor kemaritiman jadi andalan dalam pembangunan nasional saat ini. Kemendikbud telah menetapkan Sulsel jadi pusat pelatihan guru bidang maritim. Mari kita membangun Indonesia yang lebih maju,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menyambut baik dengan peluncuran pendidikan vokasi yang diinisiasi oleh Kemenperin melalui konsep link and match antara SMK dengan industri. “Kami memang telah mengusulkan kepada pemerintah agar porsi pendidikan kejuruan di Sulsel diperlebar,” ungkapnya.
Menurut Andi, fokus pengembangan SMK harus disesuaikan dengan potensi di wilayah tersebut. Misalnya, Sulsel memiliki salah satu keunggulannya di sektor pengolahan kakao. “Selain dirasa perlu ada SMK khusus kakao di Sulsel, juga dibutuhkan fasilitas pendukung seperti laboratorium uji dan sertifikasi dari pembibitan hingga hilirisasi sehingga memacu siswa-siswi di SMK bisa terus berkarya,” imbuhnya.
Empat program vokasi
Menperin menambahkan, pada tahun 2019, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka membangun SDM yang kompeten, terutama agar siap menghadapi perkembangan industri 4.0. Salah satu upayanya melalui penguatan pendidikan vokasi industri.
“Adapun empat program pendidikan vokasi industri yang bakal dijalankan, antara lain pendidikan vokasi berbasis kompetensi menggunakan sistem ganda atau dual system yang diselenggarakan di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, yakni 9 SMK, 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas,” sebutnya.
Kedua, pembangunan Politeknik Industri atau Akademi Komunitas di Kawasan Industri atauWilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Tujuannya mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan SDM lokal. “Diantaranya yang telah dibangun adalah Politeknik Industri Logam di Kawasan Industri Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, dan Politeknik Industri Furnitur di Kawasan Industri Kendal,” ungkap Airlangga.
Bahkan, program tersebut telah bekerja sama dengan Swiss untuk menerapkan pendidikan vokasi industri yang dual system di ketiga Politeknik tersebut melalui program Skill For Competitiveness (S4C). Pada tahun ini,Kemenperin akan membangun Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung.
Program ketiga, yakni pendidikan vokasi industri yang link and matchantara SMK dengan Industri. “Peluncuran program pendidikan vokasi industri ini akan ditindaklanjuti dengan program-program penguatan kapasitas dan kualitas SMK melalui penyelarasan kurikulum yang link and match dengan industri, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan magang di industri, fasilitasi praktik kerja siswa di Industri serta bantuan fasilitas penunjang praktikum bagi SMK,” paparnya.
Keempat, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja) yang ditargetkan dapat menjaring 72.000 peserta pada tahun 2019. Program ini dapat dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas.
“Kami akan memberikan Diklat 3 in 1 bagi para penyandang disabilitas di Solo. Sebanyak 300 orang penyandang disabilitas akan dilatih pada tahun 2019,” ujar Airlangga. Selanjutnya, Kemenperin juga menggelar program Diploma I yang lulusannya langsung terserap bekerja di industri dengan target 600 mahasiswa.
Di sisi lain, Menperin menyampaikan, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan fiskal yang disebut super deductible tax sebesar 200 persen untuk perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan vokasi. “Jadi, jangan khawatir, kalau peraturan sudah keluar, bantuan yang dikeluarkan perusahaan diperhitungkan buat potongan pajak. Sedangkan, SMK mendapat peralatan serta biaya pelatihan dan operasional. Dengan demikian, perusahaan dimudahkan dan adik-adik di SMK dapat manfaat,” pungkasnya.
