Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi Korea Selatan di sektor industri manufaktur. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperdalam struktur industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing di kancah global.
“Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah menarik investasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan empat pimpinan perusahaan besar Korsel di Seoul, Senin (10/9) pagi.
Keempat pelaku industri dari Negeri Ginseng tersebut adalah Chairman Cheil Jedang (CJ) Group Lee Jae-hyun, Vice Chairman Lotte Group Hwang Kag-gyu, CEO Posco Oh-Joon Kwon, dan Vice Chairman Hyundai Group Chung Ei-sun. “Di dalam pertemuan itu, yang dibicarakan mengenai peningkatakan investasi dan perkembangan investasi yang sedang berjalan,” ungkap Airlangga.
Menperin menyebutkan, misalnya CJ Group yang sudah memiliki pabrik di Pasuruan dan Jombang, Jawa Timur. “Mereka adalah produsen monosodium glutamate (MSG), lysine, hingga pakan ternak,” ujarnya. Sepanjang tahun 2011-2015, perusahaan bio itu telah menanamkan investasinya mencapai USD500 juta.
Kemudian, Lotte Group sedang membangun pabrik petrokimia dengan nilai investasi sebesar USD4 miliar di Cilegon, Banten. Perusahaan ini akan memproduksi naphtha cracker dengan total kapasitas sebanyak dua juta ton per tahun.
“Bahan baku kimia tersebut diperlukan untuk menghasilkan ethylene, propylene dan produk turunan lain, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi impor,” tegasnya. Rencananya, proyek ini akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 9.000 orang.
“Untuk Hyundai mereka sudah menandatangani MoU mengenai rencana investasinya,” lanjut Airlangga. Sementara Posco melanjutkan percepatan pembangunan proyek klaster 10 juta ton baja di Cilegon yang diperkirakan tercapai pada tahun 2025. “Jadi, semuanya memastikan komitmen mereka untuk tetap invetasi di Indonesia,” imbuhnya.
Menperin menambahkan, untuk industri otomotif dan kimia merupakan sektor yang tengah dipacu pengembangannya sesuai implementasi Making Indonesia 4.0. “Sektor-sektor tersebut yang akan menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri keempat, dengan aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” paparnya.
Oleh karena itu, guna menarik investasi, Pemerintah Indonesia bertekad menciptakan iklim bisnis yang kondusif serta memberi kemudahan dalam perizinan usaha. “Pasalnya, di Korea sudah punya kebijakan yang mereka sebut New Southern Policy, sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Moon Jae-in ke Indonesia pada tahun lalu,” tutur Airlangga.
Diharapkan, melalui penguatan kemitraan pengusaha RI-Korsel, mendukung pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Saat ini, Korsel menempati negara ketiga terbesar yang menanamkan modalnya di Indonesia, melalui berbagai investasi di sektor industri dasar seperti baja dan petrokimia. Perusahaan-perusahaan Korsel di Indonesia telah menyerap sebanyak 900 ribu tenaga kerja.
Potensi perdagangan kedua negara sangat besar. Tahun 2017, neraca perdagangan RI-Korsel mengalami surplus sebesar USD78 juta dari total nilai perdagangan yang mencapai USD17 miliar. Diproyeksi nilai perdagangan kedua negara semakin meningkat dengan target sebesar USD30 miliar tahun 2022.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Dubes RI untuk Korsel Umar Hadi.
