Siarandepok.com-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok terus membaik dan menunjukkan tren positif dengan proporsi yang terus meningkat. Alhasil, Kota Depok tercatat sebagai salah satu dari tiga kota/kabupaten dengan derajat ekonomi fiskal tertinggi di Jawa Barat.
“Hal ini menunjukkan derajat otonomi fiskal Kota Depok makin membaik,” ujar Wali Kota Depok Dr. KH. Mohammad Idris saat Rapat Paripurna mengenai penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di ruang rapat DPRD baru-baru ini.
Kiai Idris memaparkan, sumber PAD meningkat dibeberapa sektor, seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya. Sektor pajak yang naik sebesar Rp 38.431.553.627, sedang retribusi daerah naik sebesar Rp 5.888.106.990, adapun sektor lain naik menjadi Rp 112.104.567.634.
Peningkatan ini, lanjut Kiai Idris, mampu jadikan PAD jaring pengaman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika terjadi perubahan kebijakan. Sebab, Pemerintah Pusat saat ini telah memberlakukan kebijakan baru dalam penyaluran dana transfer.
“Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017, dilakukan Kebijakan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Depok sebesar 1,8 persen atau Rp 15,59 miliar. Hal ini tentu akan berdampak pada penyesuaian belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2017,” terang Kiai Idris.
Orang nomor satu di Kota Depok ini pun mengatakan, ada hikmah yang dibalik keterbatasan penerimaan pendapatan yang berdampak pada keterbatasan tambahan belanja pada perubahan APBD tahun ini. Dampaknya yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Depok makin fokus untuk menyelesaikan target pekerjaan yang telah direncanakan pada APBD murni tahun anggaran 2017.
“Dengan demikian, diharapkan akhir tahun serapan anggaran kita dapat lebih baik dibanding dengan tahun lalu,” ujarnya.
Ia pun berharap, Pemkot Depok dan DPRD dapat berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. Komitmen tersebut sebagai bukti keseriusan untuk senantiasa memperbaiki kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Kota Depok.
“Saya yakin hal tersebut dapat dicapai melalui kerjasama yang baik antara Pemkot dengan DPRD,” tutupnya.
