Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)
Pasca Kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi mengundang perwakilan tokoh Papua ke Istana Negara. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan berisi komunikasi dialogis antara Presiden Jokowi dan perwakilan masyarakat Papua. Kedua belah pihak juga sepakat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Presiden Jokowi dan perwakilan masyarakat Papua bertemu di Istana Negara pada 10 September 2019. Banyak keluh kesah dan permintaan yang disampaikan tokoh dan Mahasiswa kepada Jokowi. Salah satunya adalah permintaan akan pemekaran 5 wilayah di Propinsi Papua dan Papua Barat.
Permintaan tersebut-pun mendapatkan ketok palu dari Jokowi sebagai tanda menyetujui usulan dari tokoh Papua terkait dengan pemekaran wilayah di Propinsi Papua. Ia juga menyetujui 2 atau 3 wilayah dari 5 wilayah yang diusulkan tokoh Papua.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara. Meski begitu, Mantan Walikota Surakarta tersebut menuturkan bahwa pemekaran wilayah yang diusulkan tokoh Papua perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Sebab pemekaran wilayah diatur dalam perundang – undangan.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, dirinya mendukung pemerakaran Papua Barat Daya dan Kabupatan / Kota Papua Barat. Meski begitu usulan pemekaran belum terwujud karena ada moratorium yang belum diketahui kapan akan dicabut.
Dirinya mengatakan, dari pertemuan tersebut, sudah ada angin segar dari Presiden Jokowi, dirinya mendukung hal tersebut karena hal itu merupakan aspirasi rakyat.
Selain soal pemekaran wilayah di Papua, Presiden Jokowi juga menanggapi sejumlah aspirasi lainnya. Diantaranya ialah penyelesaian proyek Palapa Ring Paket Timur yang akan diselesaikan pada tahun ini sehingga kualitas konektivitas dan jaringan informasi di Papua akan jauh lebih baik.
Dengan adanya Palapa Ring, maka pada tahun ini seluruh tanah papua akan mendapatkan akses sinyal 4G.
Presiden Jokowi juga mendukungg pembangunan asrama nusantara di setiap daerah studi agar para pelajar dari berbagai penjuru Nusantara dapat berbaur dan mengenali satu sama lain. Presiden juga mendukung penuh usulan para tokoh Papua untuk membentuk lembaga ada yang diperuntukkan bagi anak dan perempuan Papua.
Jokowi juga menyetujui permintaan para tokoh Papua untuk membangun Istana. Kepresidenan di Papua. Sebelum memutuskan hal tersebut, dirinya sempat bingung. Dia pun menengok kanan dan kiri para menteri di sampingnya.
Ayahanda dari Kaesang Pangarep itupun mengatakan, Istana Kepresidenan di Papua akan mulai dibangun tahun depan.
Namun menurut dia, membangun istana tidak mudah, karena memerlukan tanah yang luas. Tetapi persoalan tersebut sudah dijamin. Karena Pihak Papua sudah menyiapkan 10 Hektare tanah Gratis.
Diketahui, Abisai Rollo yang merupakan ketua DPRD Kota Jayapura, akan menyumbangkan 10 hektar tanahnya untuk dibangun istana Presiden di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Abisai pun memohon dengan hormat untuk dibangun istana Presiden di Papua. Sehingga harapannya Jokowi akan menjadi Presiden pertama yang berkantor di Istana Presiden di Papua.
Wacana akan pembangunan Istana Negara di Papua tersebut, mendapatkan apresiasi dari Ketua DPR Bambang Soesatyo, ia mengapresiasi langkah Jokowi sebagai langkah penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan Jokowi itu dinilai sebagai pendekatan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat.
Bamsoet mengatakan, pendekatan pemerintah terhadap masarakat Papua adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan tanpa perbedaan. Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia, maka kita harus memperlakukannya sebagai bagian dari kita Indonesia.
Ia juga mengatakan, semakin banyak pertemuan tersebut, maka akan semakin banyak pula solusi yang dibuat terhadap beberapa suku yang ada di Papua.
Dengan adanya dialog antara masyarakat Papua dengan Presiden Jokowi, maka akan ada proses tukar pikiran dan informasi, sehingga tidak ada yang salah tafsir dalam menyikapi permasalahan yang ada
Sementara itu, pertemuan antara Jokowi dan Tokoh Papua tersebut mendapatkan apresiasi dari kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut 61 tokoh Papua dan Papua Barat merupakan ujung tombak NKRI. Ia juga mengatakan bahwa seluruh tokoh yang hadir tersebut telah berkomitmen untuk memajukan Papua.
Upaya dialog tersebut tentu patut kita apresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Pertemuan tersebut sangat memungkinkan Pemerintah dapat menyerap segala keluh kesah masyarakat Papua secara langsung, dan tentunya sebagai komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
