SIARANDEPOK.COM – DEPOK – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mendalami pembiayaan dan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kunjungan tersebut berlangsung di Aula Edelweis, Lantai 5 Balai Kota Depok, Kamis (10/9/2026).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kunjungan dilakukan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan penyaluran KUR serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan ekonomi kreatif.
“Jadi kunjungan kerja kami ini adalah kunjungan kerja spesifik yaitu untuk mendalami bagaimana akses terhadap pembiayaan dan permodalan yang terutama adalah masyarakat kita yang pelaku bisnis kecil dan menengah dan juga tentu ekonomi kreatif,” ujar Saleh kepada berita.depok.go.id.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI berdialog dengan Bank BJB sebagai salah satu lembaga penyalur KUR di Kota Depok. Sejumlah penerima manfaat KUR juga turut dihadirkan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman mereka dalam memperoleh dan memanfaatkan pembiayaan.
Saleh mengakui akses permodalan menjadi salah satu instrumen penting bagi UMKM dalam mengembangkan usaha. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang telah beberapa kali mengajukan KUR tetapi belum mendapatkan persetujuan.
Menurutnya, salah satu kendala yang ditemukan berkaitan dengan persoalan administratif. Ia menyebut terdapat pemohon yang datanya masih tercatat memiliki pinjaman melalui platform pinjaman online (pinjol), sehingga pengajuan KUR terkendala.
“Usaha mereka yang meminjam itu bagus sebetulnya. Cuma datanya kelihatan dia masih bermasalah. Karena itu dia tidak diberi,” ungkapnya.
Saleh menilai persoalan administratif tersebut perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap memiliki kesempatan memperoleh akses pembiayaan KUR.
Ia juga mengapresiasi Pemkot Depok yang telah mengalokasikan APBD untuk membantu masyarakat mendapatkan akses permodalan. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha yang belum memperoleh KUR dari perbankan.
Selain permodalan, Saleh berharap Pemkot Depok memberikan pembinaan kepada masyarakat penerima pinjaman agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendorong perkembangan usaha.
“Ini momentum terbaik bagi pemerintahan Kota Depok untuk berbuat lebih banyak, memberikan pelayanan bagi masyarakat dan warga kota ini,” pungkasnya.
