SIARAN DEPOK – Komisi B DPRD Kota Depok mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendapatan daerah sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Forum Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang digelar secara daring, Selasa (3/3/2026).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Endah Winarti menegaskan, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui penguatan sistem digital. Salah satunya dengan pengembangan Digital Corner di kantor BKD maupun di kantor kecamatan.
Fasilitas ini berupa kios layanan mandiri yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya warga yang belum memiliki gawai, sehingga akses pembayaran dan administrasi pajak tetap inklusif.
“Optimalisasi pendapatan juga dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan jemput bola. Petugas dilengkapi perangkat seluler untuk melakukan pendataan sekaligus memproses pembayaran langsung di lokasi,” ujarnya dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Depok.
Tak hanya itu, Komisi B turut mendorong kewajiban pemasangan tapping box atau aplikasi perekam transaksi di sektor usaha seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan. Perangkat tersebut berfungsi merekam omzet secara real time dan terintegrasi langsung dengan sistem BKD sebagai dasar penghitungan pajak.
Pembayaran pajak daerah pun diusulkan semakin luas melalui berbagai kanal digital, mulai dari virtual account hingga marketplace, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dari mana saja dan kapan saja.
Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) juga didorong secara masif di seluruh titik layanan dan objek retribusi daerah, seperti pasar, parkir, hingga tepi jalan umum.
Endah menilai, digitalisasi sistem pendapatan daerah bukan hanya soal kemudahan layanan, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan praktik korupsi dan pengurangan kontak fisik dalam transaksi.
“Kami berharap 2027 menjadi momentum akselerasi transformasi digital di BKD,” tegasnya.
Legislator Demokrat itu pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berdaya saing melalui penguatan sistem digital.
