Siarandepok.com– Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menyentuh masyarakat luas hingga ke lapisan bawah. Hal tersebut tercermin dari berbagai program – program yang sudah dirasakan “grassroot”. Sebut saja program rumah subsidi, koperasi desa merah putuh (KDMP), hingga program sekolah rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkap penyaluran rumah subsidi saat ini mencapai lebih dari 240 ribu unit sebagai bagian dari target 3 juta rumah di Indonesia.
“Kita telah menyalurkan rumah subsidi ke masyarakat hingga lapisan bawah saat ini mencapai lebih dari 240 ribu unit sebagai bagian dari target 3 juta rumah unit rumah di Indonesia,“ jelas Maruarar ketika diwawancara awak media di medan Sumatera Utara.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi oleh kepada warga Sumatera Utara. Penyerahan kunci ini menandai selesainya pembangunan 240.265 unit rumah subsidi bantuan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah subsidi yang sudah dibangun itu berdasarkan jumlah warga yang menunggu putusan kredit hingga akad, hingga rumah yang telah dihuni para pemiliknya’, ujarnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menambah kuota lima ribu rumah untuk wilayah Sumatera Utara, sehingga kuota rumah subsidi bertambah jadi 20 ribu unit rumah tahun ini.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu inovasi pembangunan ekonomi desa yang kini mulai menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Wonosobo. Program ini hadir untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui sistem pembiayaan yang lebih mudah, transparan, dan berkelanjutan.
Ketua KDMP Desa Sukoharjo, Bambang Nurkholis menyampaikan, koperasi di wilayahnya telah berjalan aktif dengan berbagai unit usaha. BNI datang untuk membikin pengajuan proposal bisnis sudah diajukan, tapi sampai hari ini masih menunggu kabar.
“Adanya KDMP ini luar biasa karena sangat membantu, alhamdulillah di KDMP saya sudah jalan dari tanggal 21 Juli sampai sekarang. Bergerak di bidang sembako, LPG, pupuk, pupuk bersubsidi, dan Laku Pandai sudah jalan, dan anggota saya tiap hari ada orang yang mendaftar,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan pengelola Koperasi Desa Merah Putih Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Suroso, yang menekankan pentingnya menjaga asas koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong. Keberadaan KDMP memperkuat ekonomi warga, sekaligus juga memperluas akses pembiayaan melalui aplikasi Simkopdes yang terhubung langsung Bank Himbara.
“Yang diutamakan harusnya simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota karena asas koperasi itu adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Namun dalam hal ini, Koperasi Merah Putih memang mendapat dukungan pemerintah dari Bapak Presiden yaitu kemudahan untuk mengakses pembiayaan dari Bank Himbara,” tutur Suroso.
Di kesempatan berbeda, Gus Ipul menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu dan kurang beruntung, yang tetap berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia menyebut, anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa yang harus disiapkan menjadi pemimpin masa depan.
“Presiden Prabowo meminta untuk menoleh ke keluarga yang seperti ini, karena ini adalah keluarga pra-sejahtera, keluarga yang harus dipikirkan bersama untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk itulah kemudian Presiden Prabowo menghadirkan Sekolah Rakyat khusus untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera,” pungkas Gus Ipul kepada awak media.
Menurut Gus Ipul, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Program ini, lanjutnya, tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lintas kementerian dan pemerintah daerah.
“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Itulah kenapa kemudian yang mengelola adalah Kementerian Sosial, meskipun penanggung jawab oprasionalnya Kementerian Sosial tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung, contohnya Dikdasmen, Kemdagri, Kemenpan RB, BPS, PUPR, termasuk bupati/walikota, dan juga gubernur,” katanya.
