Guru Besar Hukum UNNES: Perppu Ciptaker Solusi Tepat Laksanakan Putusan MK

- Reporter

Selasa, 10 Januari 2023 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com— Supaya tidak mengganggu beberapa kebijakan strategis pemerintah ke depan, Guru Besar Hukum UNNES menjelaskan bahwa memang sangat penting adanya percepatan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Jika tidak diambil Keputusan secara cepat pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan berdampak luas terkait cipta kerja serta tidak dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan terhadap peraturan cipta kerja itu sendiri,” terang Prof. Benny dalam keterangan tertulisnya

Bukan tanpa alasan, pasalnya saat ini kondisi kemudahan berusaha yang ada di Indonesia sendiri memiliki ranking di bawah negara-negara tetangga. Hal tersebut tentunya harus bisa segera ditangani dengan cepat.

“Mengingat saat ini kondisi kemudahan berusaha (ease of doing business) negara kita rankingnya jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, sebagai contoh Malaysia ranking kemudahan berusahanya (EoDB) pada ranking 15, Singapura ranking 2, sedangkan Indonesia menempati ranking yang cukup jauh yaitu 73 dari 160 Negara yang diperingkat. Hal ini pengaruhnya sangat besar untuk iklim investasi di Indonesia,” terang Prof. Benny.

Bagaimana pentingnya Perppu Cipta Kerja ini segera dikeluarkan juga menurut Prof. Benny dikarenakan lantaran kebijakan tersebut sebelumnya juga sudah banyak melibatkan partisipasi publik, selain itu juga nantinya masih akan diuji lagi di DPR RI terkait pengesahannya.

“Pemerintah telah melakukan Langkah yang strategis, selain melakukan revisi kedua atau perbaikan prosedur formal terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memasukkan metoda omnibus law, juga melakukan penguatan norma terhadap ketentuan partisipasi publik (meaningful participation),” ujarnya.

Terlebih, justru dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut maka akan sangat membantu pemerintah terus mewujudkan masyarakat Indonesia yang jauh lebih sejahtera, adil dan makmur karena akan memungkinkan banyaknya penyerapan tenaga kerja dengan sangat luas di tengah persaingan yang ketat seperti sekarang ini.

Selanjutnya, Prof. Benny juga menerangkan bahwa keberadaan Perppu Cipta Kerja ini menjadi hal yang amat dibutuhkan oleh bangsa lantaran kini Tanah Air tengah menghadapi ancaman krisis global, sehingga memang memerlukan sebuah kebijakan yang dibuat dengan cepat dan tepat.

“Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dibuat karena saat ini dunia sedang menghadapi krisis global termasuk Indonesia maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat untuk menghadapi kondisi tersebut, terutama terkait kebutuhan payung hukum dalam kebijakan-kebijakan yang strategis, sekaligus melaksanakan amar Putusan MK Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” katanya.

Bukan hanya itu, namun adanya Perppu Cipta Kerja juga akan mampu mengisi kekosongan hukum yang terjadi lantaran UU Cipta Kerja sendiri masih dianggap inkonstitusional bersyarat oleh MK. Di sisi lain, apabila hendak menerbitkan suatu Undang-Undang dengan prosedur seperti biasa, maka akan memerlukan waktu lama padahal di tengah kondisi yang sangat membutuhkan.

“Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan,” jelasnya.

Prof. Benny juga menjelaskan jika nantinya Perppu Cipta Kerja diterima dan disahkan oleh DPR, maka akan serta merta menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Pasalnya, ketentuan tersebut sudah termuat dalam Perppu Cipta Kerja, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ada dua Undang-Undang.

“ Apabila Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut nantinya diterima dan disahkan DPR, maka akan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, karena pencabutan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sudah termuat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Ketentuan Penutup Pasal 185,” tutup Prof Benny.

Keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan hal yang sangat tepat dibutuhkan oleh Indonesia, karena kebijakan tersebut menjadi sebuah solusi nyata dari Pemerintah RI untuk tetap dapat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di tengah situasi mendesak.

*

Berita Terkait

WAKAF AL-QUR’AN: KEBAIKAN YANG TERUS MENGALIR, MESKI KITA TELAH TIADA.
MI Mumtaza Islamic School Gelar Program Permisi (Perkemahan Minggu Senin) Wujudkan Peserta Didik Yang Adaptip, Disiplin dan Berkarakter Kuat
Masuk Gontor 2027? Yuk Belajar Langsung Dengan Pelopor Bimbel Masuk Gontor
Telah Dibuka Penerimaan Santri Baru (PSB) SD Islam Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah PRIMAGO Tahun Ajaran 2027-2028
SMA Bina Pangudi Luhur Gelar Kunjungan Desa Wisata Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok
Kejari Depok Terima Aspirasi soal TPU, Tegaskan Penanganan Dugaan Korupsi Sesuai Aturan
SMK JAKARTA RAYA 3 Gelar Kunjungan Industri ke Sukabumi Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok
MIS Raudlatul Athfal Bogor Gelar Kegiatan Field Trip Ke Bandung Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:08 WIB

Buka Mubes IKM ke-50, Chandra Rahmansyah Ajak Perantau Minang Bangun Depok

Sabtu, 21 November 2026 - 21:17 WIB

Porprov Jabar 2026, Siswi SMK Citra Negara Sumbang Medali Perunggu untuk Kota Depok

Sabtu, 21 November 2026 - 20:45 WIB

Depok Gandeng UI Perkuat Perlindungan Ruang Terbuka Hijau

Sabtu, 21 November 2026 - 08:40 WIB

Tirai Porprov XV Jabar Ditutup di Depok, Menuju Garut 2030

Sabtu, 21 November 2026 - 08:36 WIB

Penutupan Porprov XV Jabar Pecah! Kota Bandung Raih Emas Sepak Bola

Sabtu, 21 November 2026 - 07:21 WIB

Sapu Bersih 561 Medali, Kota Bekasi Juara Umum Porprov Jabar 2026!

Sabtu, 21 November 2026 - 07:18 WIB

Wujudkan Lingkungan Sehat, RW 05 Baktijaya Terapkan Bebas Rokok dan Pilah Sampah

Jumat, 20 November 2026 - 09:09 WIB

Cek Rute! Rekayasa Lalin Stadion Merpati Berlaku Mulai Sore Ini

Berita Terbaru

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, tengah menyampaikan sambutan dalam acara Pameran Arsip Hutan UI. Kegiatan yang digelar di Makara Art Center, UI, pada Sabtu (21/11/26) ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pohon Sedunia. (Foto: Diskominfo Depok).

Berita Depok

Depok Gandeng UI Perkuat Perlindungan Ruang Terbuka Hijau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:45 WIB

Bendera KONI Jawa Barat diserahkan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kepada Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina di Stadion Merpati, Depok, Jumat (20/11/26). Penyerahan ini menandai penunjukan Garut sebagai tuan rumah perhelatan Porprov Jabar 2030. (Foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Tirai Porprov XV Jabar Ditutup di Depok, Menuju Garut 2030

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:40 WIB

Aksi atraksi fire dance memeriahkan seremoni penutupan Porprov Jabar 2026 di Stadion Merpati, Jumat (20/11/26). (Foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Penutupan Porprov XV Jabar Pecah! Kota Bandung Raih Emas Sepak Bola

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:36 WIB