Siaran Depok- Ribuan buruh di Kota Depok disebut-sebut telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), imbas dari wabah Covid-19. Ironisnya lagi, sampai saat ini mereka dikabarkan belum mendapat bantuan dari pemerintah.
“Realisasi kartu prakerja belum ada sampai detik ini. Sekarang daftar saja, tapi rilnya belum terlaksana. Jadi hanya teman-teman buruh dibikin prakerja seperti ini, nunggu data dari provinsi, nasional. Prinsipnya sampai hari ini belum ada realisasi dari pekerja,” ujarnya
Hal itu diungkapkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Wido Pratikno, saat ditemui di Polres Metro Depok, pada Kamis, 30 April 2020. Ia meyakini, data terkait jumlah korban PHK yang disebut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok tidak sesuai fakta.
“Disnaker bilang yang kena phk 300-an orang, padahal rilnya bisa seribuan. Banyak yang enggak terdaftar,” katanya
Wido mengungkapkan, ada sekira 23 perusahaan yang telah melakukan aksi PHK secara besar-besaran di Kota Depok. “Ada yang industri manufaktur, jasa, garmen apalagi. Garmen sebetulnya lebih dari ribuan, tapi enggak bisa terdeteksi.”
Ironisnya lagi, kata Wido, sampai saat ini bantuan yang dijanjikan pemerintah belum juga dirasakan oleh para korban PHK. Wido juga menyayangkan sikap Disnaker Kota Depok yang terkesan lamban dalam menangani persoalan ini.“Menurut saya Disnaker kurang tanggap tentang itu. Kurang peduli terhadap nasib buruh. Contoh, banyak saudara kita yang ada di rumah enggak gajian, enggak ada solusinya,” keluh Wido
Terkait hal itu, ia pun berharap Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi maupun pusat bisa segera mencarikan soluasi atas permasalahan ini. Sebab, Wido menilai, jika buruh tak dipikirkan dan tak diberikan semangat, maka ekonomi bangsa akan runtuh.“Karena garda terdepan perekonomian adalah buruh. Pajak kami untuk negara dan bangsa. Saat buruh tidak bekerja dan lemah, dampaknya akan luas, daya beli jatuh, ekonomi jatuh, dan besar dampak sosial yang kita alami.”
(DIHYLA _ HANNY)
