Siarandepok.com- Ratusan massa Kader PKS DPC Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, gelar acara Flashmob Tolak Kenaikan Harga BBM di depan Kantor Walikota Depok, Margonda Raya, Sabtu, 10 September 2022.
Kegitan tersebut dihadiri oleh H.Moh.Hafid Nasir.Dipl.Ing Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Khoirul Wajdi Ketua DPC PKS Pancoran Mas, Kota Depok, Kartika Sari.S.Pd, Ketua Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) PKS Kecamatan Pancoran Mas.
Acara Flashmob penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi tersebut juga diselingi oleh aksi Teater yang menyajikan cerita kehidupan nyata yang sedang dialami masyarakat pasca kenaikan harga BBM, sebagai bentuk pesan moral yang tersirat agar bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, untuk segera mencabut kebijakan yang dinilai jelas membuat rakyat sengsara tersebut.
H.Moh.Hafid Nasir, Dipl.Ing yang turun langsung dalam acara tersebut mengatakan, bahwa PKS Konsisten menolak kebijakan pemerintah pusat, yang dinilai telah mengkhianati amanah Undang-Undang dengan menaikan harga BBM Bersubsidi ditengah kesusahan masyarakat pasca Pandemi.
“Mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi Covid-19. Kenaikan harga BBM pastinya akan terikat erat dengan naiknya harga pangan dan energi, secara langsung juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin”, ucap Bang Hafid.
“Melalui Aksi Flashmob ini, kami memberitahukan kepada para pengguna jalan Margonda Raya, dan masyarakat Kota Depok, bahwa kami menyatakan dengan tegas, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang menyengsarakan rakyat. Semoga Aksi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi, dan segera membuat kebijakan yang pro rakyat”, imbuhnya.
Sementara itu, ditempat terpisah dalam acara Kunker ke DPRD Cianjur Jawa Barat H.Imam Musanto,S.Pd.MM, anggota DPRD Kota Depok, Komisi D F-PKS mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM saat ini sangat tidak relevan, dan jelas-jelas sangat menyusahkan masyarakat.
“Kenaikan harga BBM secara otomatis pastinya akan diikuti pula dengan kenaikan harga pangan, energi, serta segala macam jenis kebutuhan masyarakat lainnya, dan hal ini akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan yang ada”, ucap Bang Imun.
“Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin, sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi benar-benar miskin”, sambungnya.
Kabid Pembinaan Umat DPD PKS Kota Depok ini menilai, dengan diumumkannya kenaikan harga BBM oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, harga terbaru BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Jelas sangat mempengaruhi regulasi perekonomian masyarakat bawah. Tarif baru Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, untuk BBM jenis solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter, tentunya akan kembali menurunkan daya beli masyarakat.
“Kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen, dan penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6, 5, sampai 8 persen, karena kenaikan harga dilakukan ditengah turunnya harga minyak dunia. PKS menilai, Pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat”, ungkap Bang Imun.
“Hal ini secara otomatis akan membuat kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan, dan pastinya akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Untuk itu, kami PKS Kota Depok mendesak Pemerintah Pusat, untuk segera mencabut kebijakan tersebut, dan segera membuat kebijakan baru yang benar-benar dibutuhkan rakyat Indonesia”, Pungkas Ketua Perbakin Kota Depok.
Diketahui, dari sekian banyak Partai yang ada di Indonesia, hanya PKS yang konsisten berada bersama rakyat dalam menolak kebijakan Pemerintah atas kenaikan harga BBM Bersubsidi, yang dinilai bahwa kebijakan tersebut telah melukai hati nurani rakyat Indonesia dan jelas menambahkan kesengsaraan masyarakat.
(Arifin)
