siarandepok.com-Calon Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono melakukan komunikasi dengan komunitas disabel tunarungu.
Imam yang maju bersama Mohammad Idris banyak mendengarkan aspirasi dari komunitas tunarungu yang ada di Depok.
“Mereka memberikan informasi pada kami untuk bisa diperjuangkan terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi mereka karena ada sedikit gangguan pada mereka ketika ini terus berlangsung,” kata Imam, Senin (28/9).
Imam menerima sejumlah aspirasi dari komunitas tunarungu antara lain terkait dengan pengumuman di lembaga apapun.
Baik di rumah sakit, perbankan atau lembaga apapun.
Menurut komunitas tunarugu, jika ada pengumuman jangan hanya suara saja. Mereka berharap disertakan dengan papan berisi tulisan juga yang bisa mereka baca.
“Kedua, tentang rel kereta api. KRL kan kencang dan bunyinya juga kencang, tapi nggak kedengeran bagi mereka dan itu bingung. Mereka usulkan KAI membuat kebijakan ramah pada tunarungu dengan membuat seperti trafficl light ada tulisanya bahwa kereta akan lewat atau stop. Ada watch nya untuk memperlihatkan kapan mereka akan berhenti atau jalan,” ucapnya.
Komunitas tunarungu juga meminta agar mereka diperlakukan sama dalam kehidupann sosial.
Mereka meminta di kantor-kantor pelayanan dan pemerintahan, ada petugas yang bisa menggunakan bahas isyarat sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka.
“Tentang pergaulan dengan sesama kita. Mereka berharap ada seperti tempat kursus terutaam di pemkot agar ada satu sesi seminggu sekali atau sebulan sekali bagi mereka di bagian tertentu ke depan pelayanan bisa berbahasa isarat. Mereka siap untuk bisa berkomunikasi jika memang mereka juga ornag yang akan berinteraksi dengan Pemkot Depok,” tukasnya.
Imam juga menerima keluhan dari komintas tersebut perihal kesulitan pembayaran BPJS karena banyak dari mereka adalah kalangan tidak mampu.
Bahkan banya juga anak mereka tidak bisa sekolah karena tidak mampu.
“Ini memang perlu kita fasilitiasi bertemu dengan komunitas mereka untuk mendapatkan data dimana saja penyebarannya lalu masalah yang mereka hadapi, tentang BPJS kah, tentang anak mereka yang ngga sekolah kah, tentang bansos yang harusnya mereka dapat akibat dari Covid19, termasuk program pusat tentang bantuan kerja yang kena PHK. Mereka memohon pada kita untuk bisa dibantu agar mereka mendapatklan pelayanan setara dengan kita sebagai manusia,” ungkapnya.
Imam pun mengajak semua pihak lembaga baik swasta dan pemerintah hingga tingkat kelurahan untuk bisa memperhatikan usulan mereka. Komunitas ini kata Imam juga harus diberikan kesempatan, termasuk didalamnya masalah ketenagakerjaan.
“Jangan sampai ada perbedaan karena keahlian sama, tapi karena kekurangan mereka lalu diperlakukan tidak adil. Mohon pertimbangan pada seluruh pemangku kebijakan untuk bisa sedikit merealisasikan apa yang menjadi kendala mereka,” pungkasnya.
