ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Siarandepok.com – Kesehatan memang sangat penting bagi manusia dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jika sudah sakit, pasti akan menjadi penyesalan karena tidak menjaga kesehatan. Masalah ekonomi juga mempengaruhi betapa sedihnya kita ketika sedang sakit, karena tidak bisa dilarikan ke rumah sakit yang terbaik karena masalah biaya.
Melihat hal itu, pemerintah menegaskan bahwa warga kurang mampu di Depok, Jawa Barat, yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat mengajukan permohonan pembiayaan rumah sakit ke Dinas Kesehatan Kota Depok. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok Enny Ekasari.
“Jadi bagi warga Depok yang tidak punya jaminan kesehatan dapat mengajukan bantuan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Nonkuota dan Bantuan Sosial (Bansos),” ucap Enny, Senin (8/4).
Enny menjelaskan, melalui program tersebut, pihaknya berharap setiap warga miskin di Depok terlindungi jaminan kesehatan.
Sebanyak 24 rumah sakit di kota Depok dan luar Kota Depok, seperti RSCM, RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Harapan Kita, RS Bunda Harkit, RS Marzuki Mahdi, RSUD Cibinong, RS Paru Cisarua, RS Polri, RS PON, dan RS Bunda Aliyah telah bekerja sama dengan Pemkot Depok menerima pasien bantuan PBI Nonkuota dan Bansos.
Adapun, syarat pembiayaan rumah sakit gratis dengan mengajukan surat permohonan nonkuota PBI Jaminan Kesehatan.
Kemudian menyertakan data diri berupa fotokopi KTP Depok, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan tempat tinggal, surat permohonan, surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan dari fasilitas kesehatan, rujukan puskesmas, serta permohonan pembiayaan jaminan kesehatan.
“Untuk pengajuan bagi masyarakat tidak punya KTP dan KK asal Depok seperti orang terlantar dan gelandangan harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinsos Kota Depok,” katanya.
Saat ini, penduduk Kota Depok yang terdaftar di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yakni 1.811.924 jiwa dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 1.230.030 jiwa. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 581.894 jiwa yang belum terdaftar sebagai JKN.
Penulis: Inggiet Yoes
Editor: Muhammad Rafi Hanif
