Kementerian Perindustrian terus berperan aktif mewujudkan “Indonesia Kuat” melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri. Langkah strategis ini diyakini mampu menjadi fondasi yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
“Upaya yang dilakukan, antara lain implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0, menekan defisit neraca perdagangan, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, dan pelaksanaan program e-Smart IKM,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar ketika menjadi pembicara pada talkshow Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/9).
Haris menjelaskan, Making Indonesia 4.0 dijadikan sebagai strategi untuk kesiapan memasuki era revolusi industri generasi keempat. Ini juga menjadi salah satu agenda pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian aspirasi besar dalam mewujudkan Indonesia berada pada jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia tahun 2030.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesuksesan implementasi Making Indonesia 4.0 diyakini mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen pada periode tahun 2018-2030,” paparnya.
Untuk itu, di dalam peta jalan tersebut, terdapat lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya dan ditetapkan sebagai industri pionir yang siap memasuki era digital. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.
“Lima sektor industri prioritas itu sudah mempunyai daya ungkit besar dalam hal penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar,” tuturnya.
Haris melanjutkan, guna memperbaiki struktur perekonomian saat ini, Kemenperin mengemban tugas menjaga neraca perdagangan pada sektor industri. “Strategi kami dalam menekan defisit neraca perdagangan antara lain memfasilitasi pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor serta mempermudah legalitas melalui Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk meningkatkan daya saing ekspor produk kayu Indonesia,” sebutnya.
Kemenperin juga aktif mendorong pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, kemudian mendukung pengurangan impor BBM solar dengan mengimplementasikan mandatory pengunaan Biodiesel 20 (B20), serta upaya pengendalian impor barang konsumsi yang terfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22.
“Selain itu, strategi lainnya dari Kemenperin, yakni percepatan pengembangan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa. Misalnya, melalui penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pembangunan sentra Industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten atau kota,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode tahun 2015-2017, sebanyak 10 kawasan industri telah beroperasi. Sementara, tahun ini sudah ada tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun depan akan ada lima kawasan industri yang beroperasi. Sehingga pada periode tahun 2015-2019 direncanakan akan ada 18 kawasan industri baru yang telah beroperasi.
Mengenai pembinaan dan pengembangan SDM, Haris menyampaikan, Kemenperin telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Untuk program pendidikan vokasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, hingga saat ini, Kemenperin sudah menggandeng sebanyak 608 industri dan 1.753 SMK.
Bahkan, di seluruh SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kemenperin, juga telah dilengkapi sarana workshop, laboratorium, teaching factory, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
“Jadi, para lulusan kami itu selain menjadapat ijazah, juga mendapatkan sertifikat kompetensi. Jumlah lulusan per tahun sebanyak 5.000 orang per tahun. Selain itu, pengembangan SMK dan Politeknik di Kemenperin ke depannya akan di arahkan menuju pendidikan dual system,” terangnya.
Terkait pelaksanaan program e-Smart IKM, sejak diluncurkan pada awal 2017 hingga saat ini, jumlah pelaku IKM yang terlibat dalam kegiatan worskhop e-Smart IKM sebanyak 4.000 orang. Potensi program e-Smart IKM masih sangat besar dan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pelaku IKM yang menggunakan platform digital.
“Nilai transaksi e-commerce dari para peserta tersebut, sampai saat ini sudah mencapai Rp300 triliun. Komoditas yang mendominasi, yakni logam sebesar 48,26 persen, kemudian fesyen 30,72 persen, serta makanan dan minuman 14,01 persen,” imbuhnya.
