Menu

Merger & Penambahan OPD Kota Depok Menanti Arahan Pemerintah Pusat

  Dibaca : 352 kali
Merger & Penambahan OPD Kota Depok Menanti Arahan Pemerintah Pusat

Siarandepok.com- Pemkot Depok tinggal menunggu arahan dan intruksi Pemerintah Pusat  terkait penambahan dan merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik yang berbentuk dinas, badan atau lembaga teknis lainya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad, di Balai Kota Depok, Kamis (4/8/2016).

“Kami tinggal menunggu arahan dan instruksi dari pemerintah pusat. Dengan arahan itu, bisa menjadi dasar verifikasi dan validasi dari sisi nilai dan skor kinerja OPD. Karena di setiap daerah skornya berbeda untuk kinerja dinas dan lembaga lainnya,” kata Idris.

Misalnya untuk Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya (Disporparsenbud) di Depok apakah tetap digabung atau dipisah, ini didasari dari skor kinerja dinas saat ini di setiap bidang yang ditangani. Dari sana, akan dilihat apakah bentuk yang sekarang dianggap mampu menangani semuanya atau tidak sehingga dianggap perlu dipisah.

“Jika dirasa perlu dipecah maka kemungkinan hal itu akan dilakukan,” katanya.

Untuk pariwisata di Depok akan dilihat skornya apakah baik dan perlu dipisah atau dianggap cukup untuk tetap digabung. Karenanya kata Idris pihaknya belum memastikan berapa dinas yang akan dipecah atau yang akan dimerger.

“Yang digabung atau dipecah sangat memungkinkan ada dan pasti ada. Dalam PP yang barupun juga disebutkan secara tekstual, sangat mungkin yang tadinya berbentuk badan bisa menjadi dinas serta digabung atau dipisah,” tuturnya.

Menurut Idris ada beberapa kriteria yang nantinya bisa membuat dinas menjadi menjadi badan atau sebaliknya yakni :

– Skor penilaian dari pemerintah pusat. “Skor ini yang menentukan apakah dinas atau badan akan dimerger atau bisa juga dinas yang ada dipecah. Yang semuanya akan disesuaikan kemampuan anggaran dan SDMnya juga,” ujarnya.

– Kepastian dipisah atau dimergernya OPD juga dilakukan bersamaan dengan rencana mutasi sejumlah kepala dinas, yang akan dilakukan akhir Agustus ini. “Kita masih pantau dan melihat kinerja mereka, apakah akan kita mutasi atau tempatkan ke tempat yang lebih tepat atau seperti apa, semuanya masih proses” katanya.

Berdasarkan PP Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. Bahwa Arahan dan Intruksi pemerintah pusat mempengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah OPD yang saat ini terdapat 27 OPD baik dalam bentuk dinas, badan, lembaga teknis, kantor atau sekretariat.

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!