Menu

Hormatilah Dan Hargai Kedaulatan Indonesia, Papua Bagian Dari NKRI

  Dibaca : 392 kali
Hormatilah Dan Hargai Kedaulatan Indonesia, Papua Bagian Dari NKRI

Oleh: Jonas Sawor, pemerhati Papua

Kepulauan Solomon merupakan negara kecil yang menjadi bagian dari negara-negara Pasifik Barat Daya, tidak semua orang Indonesia, mengenalnya. Negara Solomon, berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Pada tahun 1800an, negara-negara Eropa banyak menduduki wilayah-wilayah kepulauan di bagian Pasifik Barat Daya.

Pendudukan wilayah tersebut diwarnai dengan perebutan wilayah, termasuk wilayah kepulauan Solomon yang akhirnya jatuh di tangan Inggris. Pada tahun 1893 Solomon menjadi bagian dari British Protectorate (BSIP). Namun, terjadinya invasi Jepang dan Sekutu atas Solomon pada masa Perang Dunia IItahun 1942  menimbulkan banyak gerakan sosial menuntut kemerdekaan seperti halnya gerakan “Marching Rule” di Malaita. Kepulauan Solomon baru mendapatkan hak atas pemerintahan sendiri pada tahun 1976 dan menerima kemerdekaanya secara resmi pada Juli 1978.

Sistem politik Kepulauan Solomon tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya. Sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer sebagai warisan dari masa kolonial. Walaupun telah merdeka, tetapi Kepulauan Solomon tetap menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris.

Oleh karena itu, konstitusi Kepulauan Solomon pun mengadopsi sistem Westminster, di mana Ratu Inggris (Elizabeth II) sebagai kepala negara. Struktur pemerintahan meliputi Governor-general yang ditunjuk oleh anggota Parlemen Nasional (DPR) sebagai wakil Ratu Inggris dan memiliki kekuasaan terbatas. Sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya, dalam hal ini Perdana Menteri berasal dan dipilih oleh anggota parlemen (DPR).

Pada tahun 1998, di Negara Solomon  terjadi ketegangan politik yang disebabkan oleh konflik etnis bersenjata melibatkan kelompok seperti Isatabu salah satu gerakan yang berusaha melakukan pembasmian terhadap etnis Malaitan. Kemudian pada tahun 2000, para etnis Malaitan dalam MEF (Malaitan Eagles Force) merespon dengan melakukan penculikan Perdana Menteri menuntun agar terdapat tindakan untuk melawan milisi Isatabu. Pada tanggal 30 Juni 2000, pemerintah Solomon berhasil menggulingkan MEF dan Ulufa’ulu dipaksa untuk mengundurkan diri digantikan oleh Monassah Sogavare.

Perjanjian damai untuk tidak melakukan penyerangan dan perlawanan bersenjata tertuang dalam perjanjian damai Townsville pada Oktober 2000, yang sekaligus mendasari terbentuknya RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) pada tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpolitikan Kepulauan Solomon tidak terlepas dari latar belakang sejarah, di mana, dalam sistem perpolitikannya mengacu pada sistem Westminster, selain sebagai negara yang pernah dijajah oleh Inggris, Kepulauan Solomon juga menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris. Namun, sistem perpolitikannya masih tergolong lemah sebagai akibat dari rawan terjadinya konflik etnis yang terpolitisasi.

Solomon, walaupun negaranya kecil dan sistem perpolitikannya masih tergolong lemah, namun  manuver politiknya khususnya kepada Indonesia, sangat menggganggu kedaulatan NKRI. Manuver politiknya  melalui Pernyataan Perdana Menteri  Kepulauan Solomon Manasye Sogavare, di debat umum Sidang ke-70 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York, pada  28 September – 3 Oktober 2015, mengkiritisi dan mengingatkan kembali  kepada pemimpin pasifik untuk mengambil langkah cepat Tim pencari Fakta ke Melanesia Provinsi Papua dan Papua Barat, yang menganggap telah  terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Indonesia.

Pernyataan PM Manasseh Sogavare di debat Umum PBB sesi ke 70 TH Sesi Umum di New York pada tanggal 1 Oktober 2015,menyatakan antara lain prinsip-prinsip HAM bersifat universal, tak terpisahkan, saling terkait dan harus diperlakukan secara adil. Semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan HAM  dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran HAM atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku.

Dengan latar belakang tersebut di atas, Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran terus pelanggaran HAM di daerah Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Kepulauan Pasifik Forum mencari dialog yang tulus dan kerjasama dengan Indonesia. Dewan PBB harus menyelidiki dan memantau tuduhan pelecehan HAM  dan kekerasan etnis Melanesia di daerah yang bersangkutan dari Indonesia. Kami ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses gratis dalam semangat sejati kerjasama regional.

Pernyataan PM Solomon, Manasseh Sogavare,  di  debat Umum PBB,  jelas – jelas mengintervensi kedaulatan Negara Indonesia. Papua merupakan bagian dari NKRI, Negara Solomon tidak boleh  ikut campur  permasalahan Papua. “Bisikan-bisikan/masukan  dari   United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau  organisasi penggerak  kemerdekaan Papua yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia didunia internasional merupakan propaganda mereka agar mendapat dukungan internasional dan Negara Solomon seharusnya tidak perlu menanggapinya karena dapat merusak hubungan baik dengan Indonesia.

Namun demikian, walaupun Solomon mengintervensi kedaulatan Indonesia menyoroti masalah Papua ke PBB, namun mereka tidak dapat mempengaruhi negara-negara lainnya yang tergabung dalam  Melanesian Spearhead Group (MSG), seperti  Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Vanuatu, karena terbukti, Indonesia telah menjadi anggota terbaru  MSG pada Juni 2015   dan telah mengadakan gelaran Festival Mela­nesia  Oktober 2015 di Kupang,  NTT.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia menjadi anggota terbaru MSG pada pertengahan 2015. Status Indonesia  meningkat dari observer menjadi Associate Member di MSG. Kenaikan Indonesia menjadi salah satu anggota sudah dibahas sejak lama dan  sudah waktunya, setelah tiga tahun sebagai observer.

Ada beberapa alasan Indonesia menaikan status keanggotaannya. Pertama, Indonesia memiliki 11 juta masyarakatanya yang keturunan Melanesia yang tersebar di 5 Provinsi Indonesia, antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.  Alasan lain dengan meningkatnya status keanggotaan Indonesia di komunitas itu adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya.

Antropolog dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Gregor Neonbasu mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota tetap MSG harus disambut baik. Indonesia masuk MSG dari keputusan voting,  dengan posisi ini, Indonesia bisa menjelaskan kepada negara-negara Melanesia terkait posisi Papua di dalam NKRI. Negara-negara anggota MSG lainnya adalah Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Vanuatu, dan ULMWP. Namun, ULMWP hanya sebagai peninjau, tidak punya hak suara, posisi mereka di MSG tidak sekuat Indonesia, jadi tidak ada masalah jika bersama dalam satu meja diplomasi.

Kebudayaan merupakan salah satu upaya membuka pintu diplomasi, dengan pendekatan kebudayaan, kepentingan lainnya seperti ekonomi dan politik bisa masuk. Dengan telah diadakannya Festival Mela­nesia  pada Oktober 2015 di Kupang,  NTT,  maka dapat terjalin rasa persaudaraan antara negara-negara ras melanesia. Ras melanesia di Indonesia bukan hanya di Papua dan Papua Barat saja tetapi juga ada ada di NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

Jadi walaupun berbeda ras tidak harus membentuk negara sendiri karena negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku/ras, seperti tercermin  dalam sumpah pemuda dari sebelum merdeka sampai mengisi pembangunan  pasca kemerdekaan, mereka bersatu padu membangun negara Indonesia.

Dengan masuknya Indonesia dalam komunitas MSG,  karena pemerintah Indonesia  ingin meningkatkan hubungan baik dengan warga keturunan Melanesia lain, khususnya yang menjadi anggota kelompok dikawasan itu. Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia.

Kawasan Pasifik itu,  sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. Dengan masuknya Indonesia  dalam MSG maka upaya gerakan Papua Merdeka tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Melanesia yang sudah berdaulat, karena mereka mengetahui permasalahan sebenarnya bukan hanya mendengar dari propaganda-propaganda pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Negara Solomon diharapkan tidak perlu ikut campur urusan rumah tangga Negara Indonesia,  karena di Solomon sendiri seperti kita ketahui ada permasalahan HAM, dimana pada tahun 1998, terjadi ketegangan politik yang disebabkan oleh konflik etnis bersenjata melibatkan kelompok seperti Isatabu salah satu gerakan yang berusaha melakukan pembasmian terhadap etnis Malaitan, selain itu  sistem perpolitikan Solomon juga  masih tergolong lemah sabagai akibat dari rawan terjadinya konflik etnis yang terpolitisasi.

Oleh karenanya sebaiknya Solomon mengurusi permasalahannya sendiri  tidak usah mengurusi kedaulatan Negara Indonesia, karena permasalahan di dalam negerinya sendiri masih banyak yang harus diperbaiki. Dengan menghargai kedaulatan negara-negara yang ada di komunitas MSG, kita berharap  nantinya komunitas MSG dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi untuk mengejar ketertinggalan yang ada  untuk kemakmuran masyarakatnya.

Sumber foto: okezone.com

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional