Menu

Australia Kembali Memancing di Air Keruh

  Dibaca : 324 kali
Australia Kembali Memancing di Air Keruh

Oleh: Raka Dewantara *)

Perang kepentingan mewarnai beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut pun berlaku pada perang kepentingan kelompok separatis Papua terhadap Indonesia. Dukungan terselubung yang diperoleh dari berbagai negara, membuat kelompok separatis Papua tetap bertahan dengan berbagai manuver yang diluncurkan kepada Pemerintah Indonesia.

Tidak hanya melakukan perang secara konvensional, perang melalui media pun seakan menjadi salah satu senjata tambahan bagi kelompok separatis Papua untuk memperoleh dukungan atas perjuangan kepentingan mereka. Secara tidak langsung, upaya tersebut tentunya berkaitan dengan adanya pemberitaan media luar negeri terkait publikasi dokumen instansi pemerintahan Indonesia yang dilansir oleh kantor berita Australia, Fairfax. Dokumen tersebut diberitakan sebagai dokumen rahasia yang membahas pergerakan kelompok separatis Papua, OPM. Lantas, bagaimana sikap kita selaku masyarakat Indonesia dalam menyikapi fenomena tersebut.

Setelah sekian lama tidak angkat bicara terkait kelompok separatis Papua, Australia kembali membuat pemberitaan yang menggemparkan tanah Ibu Pertiwi. Kantor berita Australia, Fairfax muncul sehubungan dengan penyebaran dokumen rahasia yang diklaim milik Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia sesuai pemberitaan yang terpublikasi di media.

Dalam berita yang termuat dalam pemberitaan di Fairfax, diberitakan sebuah dokumen rahasia yang diklaim milik BIN telah dipublikasi oleh kantor berita Australia, Fairfax, yang kemudian Fairfax mengulasnya dalam bentuk laporan pemberitaan. Dalam dokumen itu disebutkan pemerintah Indonesia telah menyusun suatu berkas rahasia yang secara rinci mendata “kelemahan” dari tokoh-tokoh Papua, semisal kegemaran pada wanita dan alkohol. Dokumen ini dipakai sebagai strategi untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua.

Dokumen yang diberi judul Rencana Aksi Papua, tertanggal Maret 2014 – beberapa bulan sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Dokumen itu memiliki logo BIN dan tampaknya berasal dari Deputi II Kepala BIN. Fairfax Media yang mencoba meminta konfirmasi dari BIN mendapat jawaban bahwa lembaga itu akan mengadakan penyelidikan internal dengan segera untuk mengetahui dari mana sumber dokumen tersebut. “BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut,” kata Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, sebagaimana dilansir oleh Sydney Morning Herald pada 3 Februari 2016. Dokumen tersebut memuat daftar tokoh Papua yang dicurigai memiliki inspirasi untuk merdeka.

Dokumen itu juga memuat kelemahan dan kekuatan para tokoh. Salah seorang yang masuk dalam daftar itu ialah MH, mantan ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia. Dokumen tersebut melaporkan bahwa HM mahir memotivasi warga pegunungan Papua yang tidak berpendidikan universitas dan menciptakan “propaganda melalui media”.

Sebelum pemberitaan itu, sebuah kabar menghebohkan juga pernah berhembus dari Australia. Kabar yang dipublikasikan jaringan media Fairfax, dan ditindaklanjuti oleh The Canberra Times pada Sabtu (13/8/2011), menyebut tentang laporan rahasia mengenai kaum separatis Papua yang ditulis oleh kesatuan elit militer Indonesia, Kopassus.

Laporan tersebut mengklaim adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bersiaga untuk perang gerilya. Tetapi dalam laporan diungkap bahwa kelompok itu hanya memiliki satu senjata untuk setiap 10 orang. Pada saat itu, Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, maraknya kembali gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus disikapi dengan hati-hati. Diketahui bahwa untuk memuluskan tujuannya lepas dari NKRI, OPM juga menggalang dukungan dari luar negeri, salah satunya adalah Inggris.

Menurut Priyo, ada anggota Parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. Padahal, Inggris termasuk negara yang bersahabat dengan Indonesia. Tidak hanya Inggris, Australia juga tak henti memancing di air keruh.

Oknum-oknum di negara tersebut, tampaknya, tidak rela Papua terus berada di pangkuan Pertiwi. Padahal, pasca Pepera (Penentuan Pendapat rakyat) yang digelar PBB pada 1969, sudah tak terbantahkan lagi bahwa Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, apapun gerakan memisahkan Papua dari Indonesia dikategorikan sebagai gerakan makar yang harus diberantas. Tak terkecuali campur tangan asing yang hendak memisahkan Papua dari Indonesia.

Bercermin dari perkembangan situasi yang terjadi, dengan adanya pihak yang sengaja mempublish ke media sehubungan dengan kepentingan kita bersama untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari segala bentuk gerakan separatis, maka sudah semestinya kita pandai memilah dan memilih informasi yang kita terima. Upaya publikasi dokumen negara tersebut tentunya dijadikan oleh pihak oposisi untuk menjatuhkan dan memecahbelah persatuan dan kesatuan kita sebagai Bangsa Indonesia.

Mereka menonjolkan pertanyaan oknum terkait mengapa Papua dimata-matai oleh pemerintahnya sendiri. Jawaban dari pertanyaan mengapa harus Papua, adalah pastinya tidak ada warga negara Indonesia yang ikhlas dan rela atas kemerdekaan Papua yang diinginkan oleh kelompok separatis OPM. Kita pastinya menginginkan semua sejahtera dalam satu bingkai NKRI. Demi mencapai keinginan bersama tersebut, diperlukan menjaga keamanan Papua dengan menghilangkan segala pergerakan separatis, sehingga dapat memulai untuk membangun Papua menjadi lebih baik.

Selain itu, bila dicermati bersama, terkumpulnya data tersebut tentunya atas tujuan untuk menjaga tanah Papua tetap dalam bingkai NKRI, sehingga dinilai perlu dilakukannya upaya menggalang pada tokoh pergerakan separatis Papua. Namun, jika berkaca dari pemberitaan media luar negeri, apakah maksud dan tujuan yang diinginkan oleh para publikator pemberitaan tersebut, terlebih media pemberitaan yang digunakan untuk publikasi sering menyuarakan isu memerdekakan Papua dari Indonesia.

Sekarang sudah saatnya kita selaku warga negara Indonesia untuk mulai memahami bahwa keberadaan instansi pemerintahan terutama yang bertugas menjaga keamanan nasional Indonesia dan implementasi kepentingan nasional Indonesia, patut untuk didukung selagi masih berada dalam koridor yang semestinya yaitu menjaga NKRI. Sedangkan berlawanan dengan itu, kita pun semestinya memahami pihak-pihak yang ingin menganggu keamanan dan kesejahteraan kita bersama sebagai Bangsa Indonesia melalui berbagai kepentingan, upaya, dan aktivitas yang mereka lakukan.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional