Menu

Peran BIN dalam Mencegah Terorisme dan Paham Radikalisme

  Dibaca : 230 kali
Peran BIN dalam Mencegah Terorisme dan Paham Radikalisme

TruePapua.com – Pasca penembakan dan peledakan bom yang terjadi dikawasan bisnis ibukota, Sarinah, MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kini wacana untuk merevisi UU No 15/2003 tentang Teroris menyeruak permukaan publik. Namun jika benar wacana tersebut benar-benar direalisasikan yakni dengan merevisi UU No 15/2003 tentang Teroris, revisi tersebut hanya memberikan efek jangka pendek dan tak akan mampu mengcover semua bentuk teror yang bisa saja terjadi di negara ini. Yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah merevisi UU No 15/2003 tentang Terorisme, melainkan terus memperkuat kinerja Badan Intelijen Negara.

Jauh sebelum hal tersebut terjadi, Badan Intelijen Negara (BIN) sudah menerima laporan bahwa Indonesia akan menjadi target serangan sejak November 2015, namun memiliki berbagai kelemahan sehingga tidak bisa tertindak. Menurut Kepala BIN Sutiyoso, BIN memiliki wewenang hanya untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi, tetapi kemudian kita lihat pasal 34 di undang-undang yang sama, penggalian informasi sebagaimana dimaksud dalam 31 dilakukan dengan ketentuan tanpa melakukan penangkapan dan atau penahanan. Oleh karena itu, jika ingin penanganan terorisme ditingkatkan maka kewenangan BIN perlu ditingkatkan dalam undang-undang.

Karena bisa dikatakan bahwa Intelijen adalah ujung tombak bagi pertahanan dalam negeri di sebuah negara. Ada beberapa tugas pokok yang membuat Badan Intelijen Negara disebut sebagai ujung tombak bagi pertahanan dalam negeri. Yakni memberikan analisa yang menyangkut dengan keamanan dalam negeri, melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi yang menyangkut teror, melakukan pengamanan dalam hal-hal tertentu bahkan intelijen pun bisa menangkap seseorang yang diduga kuat terkait dengan jaringan teror, Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh Badan Intelijen Negara melainkan penangkapan ini harus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas permintaan dari intelijen.

Sama halnya dengan pendapat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme. Menurutnya “Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada”.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional