Menu

Membangkitkan Kembali Ekonomi Indonesia

  Dibaca : 253 kali
Membangkitkan Kembali Ekonomi Indonesia

Oleh : Herni Susanti*

Persoalan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini akan semakin pelik lagi, kedepan terkait dengan adanya pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. Kehadiran MEA merupakan kebutuhan negara-negara ASEAN guna meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan memperkuat ketahanan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bangsa Indonesia tidak perlu takut dan khawatir dengan kondisi ini, justru kehadiran MEA dapat menjadi titik temu kepentingan-kepentingan ekonomi negara-negara ASEAN yang selama ini tidak terakomodasi dengan baik. Untuk itu, mengajak para pengusaha (Kadin) lebih berusaha dan bekerja lebih keras guna memanfaatkan peluang seoptimal mungkin untuk memenangkan kompetisi ini demi kepentingan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN, dengan kekuatan dan potensi demografi serta geografi yang didalamnya terdapat kekayaan alam yang luar biasa besarnya, kita tidak perlu takut atau khawatir menghadapi pasar bebas. Oleh sebab itu, mengajak pemerintah pusat maupun daerah, begitu juga kadin pusat dan daerah selaku mitra strategisnya harus tanggap dan responsif dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan ini.

Cinta Produksi Indonesia

Aku cinta produk Indonesia. Inilah jargon yang harus selalu dikobarkan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia yang sedang lesu. Gerakan ini dapat menjadi moment kebangkitan bangsa Indonesia, oleh sebab itu harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Gerakan cinta produk Indonesia tidak hanya menjadi tugas Pemerintah, namun juga butuh dukungan semua lapisan masyarakat dan stakeholder. Selain itu, produsen/perusahaan dalam negeri harus meningkatkan efisiensi ekonomi, agar dapat membuat produk bermutu dengan harga kompetitive untuk pasar dalam negeri. Produsen dan pelaku ekonomi harus terus berkreasi, inovatif dan menciptakan produk-produk kreatif dengan khas dan keunikan lokal. Penggunaan produksi dalam negeri sebagai upaya penguatan ekonomi adalah upaya politik, yaitu upaya yang dilakukan secara kuat oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan yang mendorong, melindungi dan mengembangkan proses produksi tersebut karena tanpa campur tangan pemerintah, niscaya produk-produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk luar negeri yang sudah lebih dulu mapan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah agar produksi dalam negeri dicintai adalah dengan menggerakan loyalitas konsumen dalam negeri untuk produksi dalam negeri. Sebab, ujung dari strategi penguatan dan peningkatan produksi dalam negeri adalah “gemar produk Indonesia.” Gerakan loyalitas produk dalam negeri dapat memulainya dengan kampanye, iklan, publik figur, modelling, dan penguatan. Kampanye menjadi penting karena sebaik apapun kualitas suatu produk akan mubazir tanpa dikampanyekan penggunaan dan manfaatnya buat konsumen. Kampanye harus tetap dan stabil dengan menggunakan metode iklan yang bagus dan menyenangkan/menarik konsumen. Publik figur juga penting karena menentukan arah dan kehendak pasar karena semakin banyak publik figur yang menggunakan produk dalam negeri akan semakin banyak yang mengikutinya. Sebab, proses mengikuti dan meniru adalah perilaku modelling dari masyarakat pada umumnya terhadap idola atau tokoh-tokoh yang sering dilihatnya. Sedangkan, penguatan diperlukan agar apa yang sudah berkembang dapat ditingkatkan menjadi “tradisi.”

Kedaulatan Rupiah

Presiden beserta segenap jajarannya diminta untuk bisa membuat sebuah gerakan nasional penyelamatan rupiah, demi menguatkan kembali nilai tukar rupiah yang mulai melemah. Gerakan nasional menyelamatkan rupiah harus dilakukan sebagai bentuk kecintaan kepada negara dan tanah air Indonesia. Untuk itu, mengimbau presiden, wakil, kepala daerah, eselon I dan seluruh jajaran serta masyarakat Indonesia yang memiliki dollar banyak agar menukarkan dollar-dolarnya guna membantu negara dalam menstabilkan harga dollar terhadap rupiah sebagai wujud nasionalisme baru. Seperti diketahui, penggunaan dollar AS dalam transaksi keuangan dalam negeri akan menggerus kekuatan rupiah. Misalnya, pendapatan suatu perusahaan adalah rupiah, guna bertransaksi menggunakan dolar AS, perusahaan tersebut harus menukarkan rupiahnya dengan dolar AS. Lantaran hal itu, permintaan dolar AS akan meningkat dan otomatis akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Untuk itu, Pemerintah diminta mewaspadai dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena bisa berimbas pada ancaman pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan, mengingat pabrik-pabrik tidak mampu lagi berproduksi karena lebih dari 75% bahan baku industri domestik Indonesia bergantung dengan impor. Pelemahan rupiah menyebabkan pukulan luar biasa bagi industri dalam negeri. Bahkan untuk mendorong ekspor pun sulit, padahal pelemahan rupiah bisa menjadi kesempatan baik untuk ekspansi ekspor. Mendorong ekspor juga sulit mengingat produk-produk ekspor juga bergantung bahan baku dengan impor. Belum lagi harga komoditas seperti CPO mengalami penurunan drastis. Di sisi lain, aturan pelarangan impor mineral mentah juga menjadi hambatan ekspansi ekspor. Selain itu, kebijakan substitusi impor tidak pernah dimulai oleh pemerintah guna menghindari terulang kondisi pelemahan rupiah seperti saat ini yang berdampak pada industri dalam negeri. Otoritas fiskal yakni pemerintah harus segera mendesain kebijakan jangka panjang berkaitan dengan kebergantungan Indonesia terhadap impor. Substitusi impor melalui penguatan sektor pertanian dan industri lokal yang berbasis bahan baku lokal harus dimulai untuk kepentingan jangka panjang. Sementara ini dalam jangka pendek harapannya hanya bisa bertumpu kepada otoritas moneter untuk mengendalikan pelemahan rupiah yang terus berlanjut, juga berharap pada faktor eksternal seperti devaluasi yuan dan suku bunga The Fed. Semoga gerakan nasional ini, rupiah yang anjlok terhadap dolar bisa diselamatkan. Sudah saatnya ditumbuhkan nasionalisme dari hal yang kecil, yakni mencintai mata uang negara Indonesia.

Dukung Program Pemerintah

Pembangunan ekonomi selalu menjadi indikator keberhasilan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara terintegrasi, lintas sektoral dan lintas kewilayahan yang dikemas melalui program-program prioritas sebagai bagian dari pembangunan nasional yang meliputi pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, industri manufaktur, UMKM, pariwisata, perpajakan, ketenegakerjaan dan pendidikan. Program-program prioritas pembangunan ini tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, namun harus melibatkan semua komponen masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah, termasuk didalamnya Kadin Indonesia. Pemerintah dan Kadin ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Disatu sisi pemerintah berperan sebagai regulator dan penentu kebijakan untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Untuk itu, anggota Kadin daerah harus merapatkan barisan bersama-sama saling bantu membantu dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintah melalui peningkatan 9 kinerja kadin daerah, yaitu harus mampu memanfaatkan momen pemberlakuan pasar bebas ASEAN menjadi peluang untuk mengambil manfaat atau keuntungan yang seoptimal mungkin untuk perbaikan ekonomi daerah. Harus mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai sehingga biaya logisitik/ekonomi lebih efisien dan investasi daerah semakin meningkat. Perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pelaku usaha pertanian untuk membangkitkan kembali era swa sembada pangan yang pernah kita raih pada masa lalu melalui upaya perbaikan infrastruktur pertanian, penyediaan pupuk, bibit, pembukaan lahan pertanian baru, kemudahan modal usaha petani, mesin dan teknologi pertanian dan faktor-faktor produksi pertanian lainnya untuk merealisasikan program pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan. Perlu mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif, melalui penyederhanaan perijinan, penegakan hukum, dan kebijakan insentif lainnya untuk tumbuh kembangnya ekonomi daerah. Harus mampu menciptakan peluang-peluang usaha lainnya dalam rangka pemerataan dan pembukaan lapangan kerja daerah untuk mengurangi pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Harus bekerja sama dengan kadin daerah lainnya mengusulkan pemerintah untuk dapat mendirikan semacam pusat perdagangan dan industri yang dapat menampung hasil-hasil produksi masyarakat lokal dalam rangka pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Harus mampu menjadi center of excellence pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah melalui usaha kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah yang dibiayai dari APBD. Harus mampu menjaring pengusaha-pengusaha baru untuk wajib bergabung dalam kadin daerah karena disamping hal ini sudah merupakan amanat undang-undang, juga untuk memperkuat kinerja kadin daerah dalam menghadapi mea. Dan yang terpenting, kadin pusat dan daerah harus bersinergi dan memberi bukti kepada pemerintah bahwa kadin adalah lembaga yang pofesional yang berkinerja tinggi, kredibel dan kompeten serta tidak memiliki kepentingan politik apapun.

Di sinilah momentum kebangkitan ekonomi dalam negeri di bawah kibaran mata uang rupiah yang dipakai di seluruh transaksi dalam negeri, Apa yang terjadi dalam perekonomian kita saat ini, justru menjadi momentum untuk berdikari, dan momentum emas untuk melawan berbagai bentuk mafia yang eksis di perekonomian kita”.

                                                                                    *(Penulis adalah pemerhati masalah bangsa

 

 

 

 

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional