Menu

Waspadai Intervensi Asing, NKRI Harga Mati, Utamakan Pembangunan dengan Kesejahteraan Papua

  Dibaca : 315 kali
Waspadai Intervensi Asing, NKRI Harga Mati, Utamakan Pembangunan dengan Kesejahteraan Papua
????????????????????????????????????

Provinsi Papua yang merupakan provinsi terjauh dari provinsi lainnya di Indonesia tidak di anak-tirikan dan dilupakan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat pada saat, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acara Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Statment Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyatakan rencananya membangun kereta api di Papua. Rencana Jonan patut diapresiasi dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua. Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun kereta api ditunjukan dengan pembatalan megaproyek kereta api supercepat Jakarta-Surabaya yang awalnya direncanakan mengunakan APBN-P 2015.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan Jalur Sorong, sampai Manokwari yang pertama akan dibangun. Pernyataan staf khusus Menhub, semakin memberikan harapan besar bagi masyarakat Papua mengenai adanya alat transportasi yang lebih murah, cepat dan menjangkau semua wilayah di Papua. Selama ini kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menjadi salah satu faktor lambatnya pembangunan. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.

Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar.  Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar dengan angka cukup fantastis mencapai Rp 20 Triliun. Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas. Niatan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Provinsi Papua, tetapi juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua dan menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan kereta api.

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2015 ini. Presiden Joko Widodo di Jayapura, Papua, Sabtu, 9 Mei 2015, menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua. Sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Papua. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan, dengan gerakan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua, sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua sangat diperlukan. Berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua dapat terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto, pada 3 Juni 2015 menyatakan bahwa kemajuan pembangunan di Papua lebih baik dibandingkan yang ada di Ibu Kota Negara Papua Nugini (PNG). Menekankan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa realita tentang pembangunan di Papua tidak seperti yang distigmakan selama ini. Selama ini bayangan kita, PNG itu negara yang lebih dekat dengan Australia, (sehingga dianggap) negara yang lebih maju. Ternyata setelah saya datang ke sana (PNG) tidak juga. Dalam kunjungan tersebut menyaksikan Presiden Jokowi banyak meresmikan beberapa obyek-obyek pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, gedung olahraga, dan pasar.

Peresmian jembatan Youtefa di Jayapura yang biayanya lebih dari Rp 1 triliun. Kemudian juga meresmikan gedung olahraga yang nanti akan dipakai Asian Games. Kemudian juga beliau membangun pasar tradisional modern, yang menyatu dengan terminal bus. Sudah diresmikan tiga sampai empat bulan lalu. Kemarin dilihat sudah sekitar 30 persen pembangunannya sudah jadi. Itu terus kita pantau. Lebih dari itu bahwa saat ini pemerintah tengah merencanakan pembangunan jalur darat yang akan menghubungkan seluruh Kota di Papua. “Sehingga diharapkan akhir 2018 Papua sudah bisa terhubung lewat jalan darat.

Sementara itu, terkait langkah Presiden Jokowi membebaskan jurnalis asing masuk daerah Papua, sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mewujudkan demokrasi dan dapat meminimalisir kepercayaan diskriminasi masyarakat di wilayah Papua. Pemerintah juga berharap kebebasan pers asing memberitakan sisi positif yang ada di Papua, misalnya memberitakan kinerja pemerintah pusat dalam membangun Papua.

Ada ketentuan hukum yang harus dijalankan para wartawan asing tersebut jika ingin melakukan kegiatannya, tidak semaunya. Peraturan itu adalah UU No 32 Tahun 2002 pasal 30 ayat 2 tentang penyiaran, isinya adalah lembaga atau kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun rekaman, harus memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan kebebasan jurnalis asing juga harus diwaspadai oleh masyarakat Papua, pemerintah daerah dan instansi lainnya baik ditingkat daerah maupun pemerintah pusat, terutama pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dan mengintervensi kebijakan pemerintah daerah dan pusat.

Ridlwan Habib, pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI), mengatakan Pemerintah perlu menguatkan aktivitas kontra intelijen di Papua menyusul kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka keran peliputan bagi jurnalis asing di wilayah Papua. Penguatan itu perlu dilakukan karena jurnalis asing sudah leluasa meliput di Papua. Pasalnya, profesi jurnalis sering dijadikan kedok bagi intelijen asing untuk menghasut warga Papua. Penambahan agen kontraintelijen itu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman seperti OPM. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa menafikan masih eksisnya OPM di Papua.

Jokowi, harus mempunyai strategi lain setelah mengeluarkan kebijakan itu. Ide yang membuka keran bagi jurnalis asing yang sangat humanis itu jangan sampai blunder. Aparat kontraintelijen kita harus benar-benar siap dan jangan sampai kecolongan. Jika lengah, bukan tidak mungkin memunculkan dampak negatif bagi NKRI. Pasalnya, intelijen asing yang berkedok jurnalis bisa melakukan  permainan opini dan propaganda soal Papua yang merugikan NKRI. Intelijen asing berjubah jurnalis itu antara lain bisa leluasa menyuplai informasi, membawa data dari dan ke luar Papua, termasuk memasukkan dukungan-dukungan bagi gerakan OPM.      Dukungan itu bisa berupa dana, akses internasional, suplai informasi dan sebagainya. Dengan demikian, upaya melindungi Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI yang sudah bertahun-tahun dilakukan bisa sia-sia.

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury menegaskan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Abraham Octavianus Aturury, mengatakan konflik-konflik yang terjadi, termasuk upaya pemisahan diri dari Indonesia merupakan ulah segilitir kelompok yang tidak bertanggung jawab di Papua. Kalau Papua Barat itu sangat kondusif. Tapi kita sepakat Papua sangat komunal. Kalau ada keinginan Papua Barat merdeka itu tidak ada, merdeka itu satu kali untuk selamanya. Lukas Enembe, mengatakan telah melakukan rekonsiliasi di daerah-daerah yang rawan konflik, juga telah berkordinasi dengan Pangdam dan Kapolda Papua untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya. Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang sebenarnya kriminal. bukan berjuang minta merdeka.

Pada 9 Januari 2015    Kapolri Jenderal Sutarman melantik Kapolda Papua Barat Brigjen Paulus Waterpauw, atau Kapolda pertama di Papua Barat dan putra daerah asli Papua.                    Salah satu tugas utama Paulus Waterpauw adalah melakukan pendekatan persuasif dan menjalin komunikasi yang berlandaskan nuansa persaudaraan dengan semua elemen di Papua Barat.

Pernyataan kepala daerah di Papua dan Papua Barat yang menyatakan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menandakan Papua adalah bagian dari NKRI dan sesuatu yang final sudah tidak ada tawar menawar lagi. Sementara itu, pengangkatan  Brigjen Paulus Waterpauw syang asli Papua sebagai Kapolda Papua Barat, atau Kapolda pertama di Papua Barat, mengindikasikan pemerintah memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik Papua untuk memimpin daerahnya sendiri.

Tunjukkan dan buktikan bahwa putra daerah Papua, bisa lebih baik dan memang yang terbaik, untuk memimpin Papua Barat. Mengangkat putra daerah sebagai Kapolda Papua Barat adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Sudah lama, Papua tidak punya Kapolda dengan latar belakang putra daerah asli. Terakhir, putra daerah Papua yang menjadi Kapolda adalah Irjen Polisi Max Donald Aer, pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. Jabatan Max Donald Aer sebagai Kapolda Papua berakhir pada tanggal 21 Mei 2008, dan digantikan oleh Irjen FX Bagus Ekodanto.

Saat ini yang diperlukan adalah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pemerintah dan peran masyarakat yang saling bersinergi dalam memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten, sehingga tidak ada lagi kelompok yang menolak pembangunan ingin merdeka.

Bagi golongan atau kelompok masyarakat yang masih ingin dan berusaha keras demi kemerdekaan Papua disertai dengan tindakan yang melanggar hukum, harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Papua bagian dari NKRI. Masyarakat dan pemerintah juga harus bersama-sama mewaspadai adanya intervensi asing terutama dalam bentuk kebebasan pers yang ingin memecah belah Papua. Dengan demikian harapan agar pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan bukan hanya impian saja.

Jonas Sawor (pemerhati Papua)

 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional