Menu

Gerakan Separatis Hambat Pembangunan di Papua

  Dibaca : 350 kali
Gerakan Separatis Hambat Pembangunan di Papua
????????????????????????????????????

Sometimes I wonder : Will God ever forgive us for what we’ve done to each other? Then I look around and I realize… God left this place a long time ago Black Diamond

Kutipan diatas berasal dari tokoh Dany Archer yang diperankan Leonardo Di Caprio dalam film Blood Diamond (2006). Film tersebut mengambil setting di negara di Afrika, Sierra Leon, yang terus bergejolak akibat perlawanan dari kelompok Revolutionary United Form (RUF) yang anti pemerintah. Untuk melancarkan dan membiayai pemberontakannya, RUF mendoktrin masyarakat lemah untuk menjadi tentara dan menambang berlian ilegal. Hasil penjualan berlian kemudian digunakan untuk membeli senjata guna melawan pemerintah. Kondisi itu akhirnya menyeret pemerintah, RUF, dan masyarakat Sierra Leon dalam aksi kekerasan yang tak berujung.

Seperti film diatas, aksi kekerasan yang melibatkan kelompok sipil bersenjata juga masih terjadi di tanah air. Kali ini, pada 9 September 2015, kelompok sipil bersenjata (KSB) tiba-tiba menyerang para penebang kayu di Skofro, distrik Ardi Timur, Kabupaten Keerom, Papua. Tiga pelaku diketahui menenteng senjata laras panjang sementara satu orang lainnya membawa busur dan anak panah. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang penebang kayu, Kuba, terkena luka tembak dari kepala hingga menembus mata kiri. Sementara itu, penebang lainnya, Sudirman (28) dan Badar (20) dikabarkan disandera kelompok tersebut.

Setelah sepekan lebih, drama penyanderaan pun akhirnya berakhir. Pada 18 September 2015, militer PNG berhasil melepaskan sandera dan menangkap 7 orang penyandera di tengah hutan di Panimo, PNG. Selanjutnya, pukul 10.30 waktu setempat, tentara PNG menyerahkan Sudirman dan Badar kepada Konsulat RI di Vanimo, Elmar Lubis, melalui upacara militer. Dari Konsulat RI, dua WNI tersebut langsung dibawa ke perbatasan RI-PNG di Wutung, Distrik Muara Tami dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai dan disaksikan Muspida plus Provinsi Papua.

Insiden kekerasan di Kabupaten Keerom, Papua mengindikasikan bahwa masih ada kelompok radikal yang masih berkeliaran dan mengedepankan kekerasan sebagai upaya memenuhi kepentingannya. Beragam upaya ditempuh oleh kelompok tersebut termasuk menyebarkan teror melalui kekerasaan dan ancaman senjata. Mereka tidak segan untuk membunuh dan melakukan tindakan kejahatan lainnya tanpa memiliki rasa kemanusiaan. Ironisnya, pendekatan teror ini dilakukan setelah isu HAM tidak mampu memisahkan Papua dari Indonesia.

Di satu sisi,  kasus kekerasan dan separatisme yang terjadi di Papua dan Film Blood Diamond memang berbeda, seperti halnya faktor-faktor pemicu konflik.  Namun di sisi lain, terdapat kesamaan dari dua kasus tersebut, yakni tidak adanya komunikasi aktif antara pemerintah, pihak oposisi, dan rakyat yang termarjilnalkan. Dalam pendekatan Teori Kritis, untuk menciptakan tatanan sosial yang adil diperlukan emansipasi bagi masyarakat yang termarjinalkan, sehingga masyarakat mampu berdaya ditengah tuntutan zaman. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi dan sosial justru semakin ditekan oleh kelompok radikal separatis untuk menciptakan kesadaran palsu (false consciousness), bahwa negara gagal menyediakan kesejahteraan bagi rakyat.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menempuh langkah komperhensif untuk meredam aksi kekerasan hingga separatisme di Papua, dari penegakan hukum hingga pendekatan kesejahteraan. Namun, dukungan terhadap kelompok-kelompok radikal separatis masih terus mangalir dari sebagian kecil masyarakat Papua. Secara umum, dukungan tersebut berasal dari kalangan yang belum merasakan ekses pembangunan karena faktor geografis yang sulit dijangkau, seperti halnya yang berada di pedalaman dan pegunungan. Oleh sebab itu, masyarakat tersebut rentan dipengaruhi oleh kelompok radikal separatis untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan Papua terlihat dari pemberian otonomi khusus dan dibukanya kesempatan seluas-luasnya bagi orang asli Papua untuk duduk dalam pemerintahan, baik pusat  maupun daerah. Langkah pemerintah kembali dipertegas oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2015 yang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan transportasi, khususnya pembangunan jalur kereta api. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif guna menyerap tenaga kerja dan memperbanyak pasar rakyat sebagai penyangga ekonomi daerah.

Di sisi lain, penegakkan hukum  dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan juga harus terus berjalan. Stabilitas keamanan mutlak diperlukan guna kelancaran pembangunan infrastruktur di daerah. Selama ini, kelompok radikal separatis terus menentang pemerintah dan menghambat pembangunan di Papua antara lain dengan membakar sejumlah alat berat di Kabupaten Lanny Jaya, pada 29 Januari 2015.  Aksi ini dilakukan untuk menuntut kemerdekaan Papua dan menolak pembangunan pemerintah di Kabupaten Lanny Jaya. Hal tersebut menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi terbengkalai sehingga memperpanjang kesulitan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Memang bukan pekerjaan mudah untuk mencabut akar kekerasan dan separatisme di Papua. Perlu kesabaran dan konsistensi dalam memberikan pemahaman dan pencerahan tentang wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI pada diri masyarakat Papua. Oleh sebab itu, langkah pemerintah di Papua perlu mendapat dukungan dan masukan dari masyarakat Indonesia secara luas.

Penegakkan hukum dan pendekatan kesejahteraan harus mampu berjalan beriringan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengintensifkan kembali dialog dengan tokoh papua agar mampu mempengaruhi kelompok radikal separatis untuk menghentikan aksinya memperjuangankan kemerdekaan Papua. Hal ini berarti negara perlu mengedepankan langkah yang lebih humanis dengan merangkul tokoh-tokoh separatis yang telah kembali kepangkuan NKRI. Dengan cara ini, diharapkan semua elemen yang ada di Papua dapat bekerja sama demi memajukan Papua. Itu sudah!

Oleh: Dodik Prasetyo

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional